Proses hukum yang berlangsung hingga di PHI (Pengadilan Hubungan Industri), dan pada hari Senin (22/04/2019) mendapat kemenangan lewat hasil putusan sidang. Dua orang di PHI Jakarta dan 2 orang di PHI Bandung.

Menurut Sekretaris jenderal SPPIKB Hendri Joni yang bertindak sebagai salah satu Mitra dari Kantor Hukum Husendro & Rekan, bahwa kemenangan ini akan terus dikawal dan tidak akan menyurutkan semangat teman-teman yang ter-PHK. “Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Itulah yang kita alami saat ini. Dan memenangkan juga menjadi korban PHK ini adalah Pengurus serikat juga yaitu Fadhol Wahab dan Adang Sukarya adalah Ketua dan Sekretaris DPW 4 Jabodetabek. Sementara dua orang lain yang sedang kami tunggu hasil putusannya senin depan di PHI Bandung adalah Deni Sutarya dan Rachmad Fadjar yang juga merupakan Ketua dan Sekretaris DPW Khusus di Kantor Pusat Bandung yang insya Alloh mudah-bisa mencari sama seperti PHI Jakarta yaitu 1.

Nampak hadir pada saat pembacaan putusan tersebut, Ketua / Sekretaris DPW 4 SPPIKB Jakarta, Ketua DPC SPPIKB Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, serta para pengurus lainnya se Jabodetabek sebagai bentuk bantuan moril. Dan dukungan itupun akan dilakukan juga untuk pembacaan putusan yang di Bandung senin depan.

“Membantah para pekerja juga memiliki harga diri sendiri, kita akan terus melawan kedzaliman jika pengusaha masih menguji kita semau-maunya,” ujar Husendro yang telah mendampingi para pekerja lebih dari dua tahun pada bulan Agustus 2017.

Hasil putusan PHI yang meminta pekerja yang sebagai penggugat harus di pekerjakan kembali oleh pihak tergugat (PT. Pos Indonesia). Selain itu, pihak tergugat juga harus membayar sebagian hak-hak pekerja yang menjadi gugatan pekerja, selain itu Majelis Hakim juga dapat digugat agar dapat bekerja kembali pada pangkat dan pimpinan semula atau yang disediakan dengan penempatan sebelumnya.

Husendro juga menambahkan bahwa putusan majelis hakim sudah tepat karena UU yang dibuat referensi dalam perkara ini juga membahas argumen yang dihadirkan dengan perkumpulan menjadi terang benderang karena kami mendasarkan perkara ini hanya bisa sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, akan juga juga Di disini kuatnya ditegaskan.

Sementara itu, pekerja hukum Mansyur Wahab yang akrab disapa Acui melalui sambungan penyedia yang diminta, “Perbuatan Direksi yang memPHK para pekerja sebagai Pengurus Serikat Pekerja yang menggunakan organisasi terkait dengan Pelanggaran HAM juga terkait Penghilangan Union (Pemberangusan untuk Organisasi Pekerja Pekerja). Akhirnya selesai atau pacsa putusan senin depan kami akan dibuka LP Union Busting di Polda Jabar, ”ungkapnya.

Selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat akan menunggu selama 14 hari. Kalender akan disetujui oleh majelis hakim pada akhir sesi pembacaan putusan yang memberikan kesempatan para pihak untuk menerima / menolak putusan, prinsipnya akan kami perbarui untuk mendapat perkara lengkap ini sesuai harapan. ***