BNPT Sebut Khilafatul Muslimin Tak Terdaftar di Kemendagri dan Kemenkumham

oleh
BNPT-Sebut-Khilafatul-Muslimin-Tak-Terdaftar-di-Kemendagri-dan-Kemenkumham
Markas Kelompok Khilafatul Muslimin Wilayah Priangan Ternyata Ada di Cimahi (Ayobandung.com/Restu Nugraha)

Bewarajabar | Jakarta – Pimpinan tertinggi ormas Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penyebaran berita bohong dan melanggar UU Ormas.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Ahmad Nurwakhid mengungkapkan, bahwa organisasi Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Terkait peristiwa Khilafatul Muslimin, ya sebagai organisasi yang belum terdaftar di Kemenkumham, Kemendagri, maka dilakukan secara proporsional dengan aturan hukum dengan menggunakan Undang-undang Ormas, yaitu nomor 16 tahun 2017,” ujar Nurwakhid dalam diskusi virtual Kemendagri, dikutip dari kompas.com, Selasa (7/6/2022).

Brigjen Nurwakhid menjelaskan, konvoi seruan penegakan khilafah yang dilakukan Khilafatul Muslimin yang sempat viral, sudah ditangani aparat penegak hukum.

Dia memastikan, kasus yang melibatkan Khilafatul Muslimin akan ditangani dengan konstruksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya di Lampung, tadi pagi pimpinan Khilafatul Muslimin sudah dilakukan penangkapan oleh Polda Lampung. Kemudian di Brebes juga sudah, tinggal diproses hukum,” katanya.

Nurwakhid menyampaikan, pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja yang ditangkap di Lampung juga dijerat dengan pasal menyebarluaskan berita bohong yang menimbulkan keonaran.

Lebih jauh, Nurwakhid mengatakan, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi untuk menangani sejumlah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk khilafah yang dibawa Khilafatul Muslimin.