Duta Besar Inggris Kunjungi DPRD Kota Bandung, Bahas Kota Masa Depan Global?

oleh
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung menerima kunjungan Duta Besar Inggris Untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Selasa (18/10/2022). Robby/Humpro DPRD Kota Bandung

Bewarajabar | Bandung – Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung menerima kunjungan Duta Besar Inggris Untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Selasa (18/10/2022).

Kunjungan Owen beserta rombongan diterima oleh Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., Wakil Ketua DPRD H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., Ketua Komisi C Yudi Cahyadi S.P., Wakil Ketua Komisi C Ir. H. Agus Gunawan, dan Sekretaris Komisi C Ferry Cahyadi Rismafury, S.H.

Pertemuan ini terkait dengan kerja sama terbaru antara Britania Raya dengan Bandung melalui Global Future Cities (Kota Masa Depan Global) untuk transportasi publik yang terintegrasi dan peningkatan mobilitas masyarakat.

Program ini merupakan upaya menekan karbon emisi lewat penataan transportasi yang berkelanjutan.

Ini menjadi kunjungan pertama kali Duta Besar Inggris ke Bandung semenjak Covid-19 mulai menyebar. Lebih dari itu, Tedy Rusmawan menyampaikan bahwa kehadiran Owen Jenkins itu merupakan kunjungan pertama kali duta besar Inggris ke DPRD Kota Bandung.

“Selamat datang di Bandung kepada Bapak Owen Jenkins dan para tamu dari Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, yang telah berkenan berkunjung secara langsung ke Pemerintahan dan DPRD Kota Bandung. Kami sangat mengapresiasi kunjungan Bapak yang bertujuan untuk meningkatkan kembali kerja sama Inggris dan Bandung melalui program Global Future Cities for The Integrated Public Transport yang sempat vakum sejak pandemi Covid-19 melanda dunia,” ujar Tedy.

DPRD Kota Bandung sangat mengapresiasi kerja sama antara Pemerintah Inggris dengan Pemerintah Kota Bandung. Kota Bandung yang saat ini menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki Jumlah penduduk mencapai 2,5 juta jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk ini terjadi karena Kota Bandung memiliki banyak daya tarik di berbagai bidang, seperti pendidikan, pariwisata, ekonoml, dan perdagangan. Peningkatan jumlah penduduk ini menimbulkan beberapa dampak, salah satunya adalah transportasi.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka tingkat mobilitas menjadi tinggi dan kebutuhan akan sarana ransportasi semakin meningkat. Di sisi lain, pengembangan transportasi tidak sepenuhnya berjalan dengan baik yang mana hal ini pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam sistem transportasi adalah kemacetan, kecelakaan, dan polusi udara.

“Pemerintah Kota Bandung patut bersyukur bahwa untuk permasalahan transportasi tersebut, Kedutaan Besar Inggris telah melakukan penelitian dan pengkajian yang akan membantu mengatasinya,” ujarnya.

Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi sangat penting bagi DPRD Kota Bandung dalam mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan tujuan kerja sama kedua belah pihak.

“Kami menyadari bahwa tantangan dan kendala tentu tidak mudah namun kita tentu akan berbuat yang terbaik bagi peningkatan kualitas pengelolaan kota dan berharap rekomendasi ajuan dapat dijalankan sesuai kondisi di lapangan,” tuturnya.

Berkelanjutan

Dalam pertemuan itu, Dubes Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins merasa terhormat mendapat kabar bahwa dirinya adalah duta besar pertama yang mengunjungi DPRD Kota Bandung.

“Saya bangga sebagai dubes pertama yang mengunjungi DPRD Kota bandung. Saya baru tahu. Saya berterima kasih banyak atas penyambutan hangatnya. Ini merupakan kunjungan bersejarah,” kata Owen.

Ia merasa bersemangat untuk menguatkan kolaborasi antara Pemerintah Inggris dengan Pemerintah Kota Bandung, yang dalam hal ini menyangkut bidang infrastruktur dan transportasi melalui program Global Future Cities for The Integrated Public Transport. Program ini memfokuskan dukungan pada pembangunan penataan transportasi berkelanjutan. Yang paling penting, kata Owen, program ini berupaya menyentuh berbagai lapisan masyarakat dari berbagai komunitas dan latar belakang untuk mendapatkan layanan transportasi berkelanjutan.

“Kami ingin melihat ke depannya implementasi program ini. Mudah-mudahan ke depannya dapat terlaksana. Kami melihat potensi Bandung unutk berkembang. Saya melihat peningkatan kerja sama ini bisa terwujud,” ujarnya.

Kunjungan kali ini menjadi komitmen Pemerintah Inggris untuk mendukung pembangunan Kota Bandung yang telah dilaksanakan beberapa masa sebelumnya. Dari masa sebelumnya, hasil kerja sama ini sudah tergolong sukses. Kota Bandung bisa menjadi contoh model transportasi berkelanjutan menuju penguatan penataan transportasi berkelanjutan.

Owen menyadari bakal hadir tantangan di masa depan dalam proses membangun infrastruktur transportasi ini. Oleh karena itu, Pemerintah Inggris siap menguatkan dukungan guna mengatasi permasalahan di masa mendatang.

“Kami mempelajari, dari upaya kecil bisa berdampak besar. Kami yakin Bandung punya komitmen menenkan angka karbon. Saya kira akan ada banyak potensi kerja sama bukan hanya antara pemerintah saja, tetapi juga kolaborasi bersama swasta. Kami melihat adanya komitmen dari Kota Bandung dalam pengurangan emisi, dan Pemerintah Inggris ingin membawa investor dari Inggris ke Kota Bandung,” tutur Owen.

Future Cities

Pada pertemuan itu, Program Manager Global Future Cities, Maria Reni memaparkan sejumlah perkembangan yang telah dilakukan di Kota Bandung. Yang paling awal yakni memutakhirkan hasil survei dari masa sebelumnya.

Ia menjelaskan, Global Future Cities mengusung prinsip penataan transformasi transportasi terintegrasi dan berkelanjutan. Sektor transportasi ini menjadi krusial bagi perekonomian. Maka, untuk mengatasi kemacetan perkotaan harus mengalihkan penggunaan armada dari motor dan mobil pribadi ke angkutan umum.

“Sejak 2019 fokus kami untuk meningkatkan layananan transportasi bagi masyarakat. Perlu visi dan strategi jangka panjang. Pekerjaan kami harus melibatkan bukan hanya pemangku kepentingan tetapi juga masyarakt secara transparan. Pada 2020, kami memperbaiki survei layanan angkutan umum, untuk memperbaharui hasil survei sebelumnya,” katanya.

Dari hasil survei itu juga melibatkan wawancara dengan para pengguna. Survei ini menempatkan masalah integrasi layanan di posisi paling disorot publik. Selanjutnya ada perihal keamanan, layanan, serta infrastruktur yang menjadi pertimbangan para pengguna angkutan umum.

“Di awal tahun kita ingin memastikan nilai layanan ekonomi dari angkutan umum ini sejauh mana. Penting untuk mengetahui kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan,” ujarnya.

Dalam usulan proyek percontohan transformati penataan angkutan perkotaan di Kota Bandung, Global Future Cities tidak hanya memunculkan kebutuhan kota akan infrastruktur saja. Diperlukan kombinasi pertimbangan pasar, industri, regulasi, hingga promo agar tujuan aksesibilitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat bisa tercapai.

“Ini momentum yang tepat bagi Kota Bandung untuk melakukan transformasi penataan angkutan perkotaan di Kota Bandung. Semoga hasil bantuan dan rekomendasi dari kami bisa menjadikan Bandung lebih baik,” kata Reni.

Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengatakan, secara prinsip Pemerintah Kota Bandung terus mengupayakan transformasi angkutan umum. Saat ini, terdapat lima koridor layanan bus rapid transit (BRT) Trans Metro Bandung.

Layanan angkutan umum ini akan terus ditingkatkan termasuk sistem transportasi terintegrasi. Terkait dengan transportasi ini, kata Tedy, juga masuk ke dalam pembahasan di DPRD Kota Bandung. Studi komparasi juga telah dilakukan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghitung setiap kebutuhan supaya bisa mendekati sistem transportasi di Jakarta yang mulai terintegrasi. Namun, terdapat sejumlah kendala yang menjadi catatan DPRD Kota Bandung agar bisa dibenahi dan tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Yang pertama terkait regulasi. Kami ingin memiliki payung hukum yang kuat untuk menjadi pemandu pelaksana tranportasi publik di Kota Bandung. Perlu ada penguatan dari perda yang telah ada. Yang kedua terkait kelembagaan. Di Jakarta sudah ada BUMD yang mengelola transportasi. Kami sedang memperitmbangkan terkait hal ini. Yang ketiga terkait subsidi bagi pihak yang harus dibantu,” tutur Tedy.

Ketua Komisi C Kota Bandung Yudi Cahyadi menambahkan, pertemuan ini merupakan upaya untuk membangun semangat kolaborasi, dimulai dari kerja sama antarpemerintah (G to G) Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Inggris.

“Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Inggris. Rekomendasi terkait penataan tansportasi publik di Kota Bandung ini menjadi isu bersama, bagaimana membangun sebuah kota dengan semangat berkelanjutan,” ujarnya.
Pembenahan sistem transportasi ini, kata Yudi, menjadi masalah besar Kota Bandung bersama isu sampah dan banjir.

Oleh karena itu, kata Yudi, sesuai paparan Ketua Dewan bahwa masih ada kendala dalam masalah regulasi, kelembagaan, dan subsidi. Membicarakan transportasi massal memerlukan anggaran besar, sehingga kolaborasi bersama Pemerintah Inggris ini sangat diperlukan.

“DKI Jakarya memiliki Rp6,2 triliun untuk sistem transportasi terintegrasi. Sedangkan total APBD Kota Bandung hanya Rp7,2 triliun. Jadi, mudah-mudahan pertemuan ini akan terus berlanjut. Hubungan antara Kota Bandung dengan Inggris bisa terus terjalin. Kalau perlu ditambah, jadi selain kerja sama G to G, juga harus diinisiasi kerja sama B to B (business to business/ keterlibatan perusahaan swasta dan investasi),” tutur Yudi.