Pemerintah Republik Indonesia turut turun tangan untuk menghentikan penindasan yang terjadi di Uighur. DPRD Jabar memandang, peristiwa penindasan kaum muslim Uighur bukan kejahatan terhadap agama minoritas. Tetapi itu merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan tidak manusiawi. “Ini bukan soal agamanya saja, tetapi tepatnya kejahatan manusia terhadap manusia,” ucap anggota DPRD Jawa Barat Hasbullah, Rabu, 25 Desember 2019. Ini menanggapi adanya puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Adil dan Beradab (AKAB) berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat.