Tingkat akurasi data warga berpenghasilan rendah termasuk kemiskinan hasil pandemi baru COVID-19 mendukung menjadi pertimbangan. Maka itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) konsisten memvalidasi penerima bantuan sosial (bansos) gubernur yang memiliki hak penuh dan melibatkan banyak pihak.
