Tag: dprd Kota Bandung

Bandung, Bewarajabar.com - Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati Paramudhita, menjadi narasumber dalam Pembekalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di Hotel ...

Bandung, Bewarajabar.com - DPRD Kota Bandung akan terus menambah penerima program khitanan massal gelaran Pemkot Bandung, Ngakhitan Gratis Door to Door (Ngadoor), di tahun-tahun menjelang. Selain meringankan keluarga miskin yang ...

Bandung, Bewarajabar.com - Karang Taruna harus menjadi tempat menempa mental dan membesarkan cita-cita. Kekokohan mental itu diperlukan untuk menjalankan roda organisasi Karang Taruna dan mengabdi kepada masyarakat. “Yang pertama perlu ...

Pansus 11 DPRD Kota Bandung membahas Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan 2025–2045. Raperda ini menjadi peta jalan pembangunan kependudukan jangka panjang yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan warga.

Bandung, Bewarajabar.com - Peningkatan mutu pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari jumlah pasien yang ditangani. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., menuturkan, pelayanan kesehatan ...

Pansus 13 DPRD Kota Bandung tengah membahas Raperda Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini diharapkan menjadi landasan pembentukan budaya tertib, partisipatif, dan berkeadilan di Kota Bandung.

Bandung, Bewarajabar.com - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, SpPD-KHOM, MMRS., FINASIM., menekankan perlunya kerja sama lintas sektor dalam memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota ...

Pansus 12 DPRD Kota Bandung tengah menyusun Raperda baru tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial untuk menggantikan Perda Nomor 24 Tahun 2012. Peraturan baru ini menyesuaikan dengan berbagai perubahan regulasi ...

Pansus 11 DPRD Kota Bandung membahas Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025–2045. Raperda ini menjadi panduan strategis pembangunan penduduk jangka panjang, mencakup pengendalian kuantitas, kualitas, persebaran, mobilitas, serta administrasi ...

Menurut anggota Pansus 14, drg. Susi Sulastri, keberadaan perda ini sangat penting sebagai langkah antisipasi terhadap maraknya pernyimpangan perilaku seksual di Kota Bandung.