Bandung, BewaraJabar — Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) proaktif menyambut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan memeriksa kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menjalankan program vaksinasi.
Para OPD terkait harus memberikan data dan dokumen penunjang yang dibutuhkan BPK.
“Saya sudah meminta kepada semua dinas terkait bekerja sama dengan baik, proaktif, akomodatif ketika mereka (BPK) membutuhkan dokumen-dokumen untuk pemeriksaan,” ucap Oded usai mengikuti entry meeting bersama BPK Perwakilan Jawa Barat secara daring dari pendopo Kota Bandung, Senin, 9 Agustus 2021.
Dalam acara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Agus Khotib sempat menyampaikan langkah-langkah pemeriksaan kinerja program vaksinasi di Jawa Barat. Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat menjadi sampel untuk Jawa Barat.
“Mereka mulai besok. Ada pemeriksaan tentang vaksinasi dan vokasi dari tenaga kerja,” kata Oded.
Oded menyambut positif pemeriksaan BPK ini. Hal ini menjadi bagian dari wujud pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.
“Agar kita bisa terus berjalan melakukan pembangunan dengan secara seksama,” jelasnya.
Hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK ini tentunya bagi Oded pribadi merupakan bagian dari dukungan terhadap kelancaran proses pembangunan di Kota Bandung.
“Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Insyaallah mudah-mudahan proses pembangunan di Jawa Barat bisa berjalan baik dan lancar dengan penuh tanggungjawab,” ungkapnya.
Saat ini Pemkot Bandung juga terus melaksanakan vaksinasi Tahap 2 dan 3 yaitu sasaran tenaga kesehatan (perluasan), lansia dan pelayan publik, masyarakat rentan dan umum, serta remaja.
Total cakupan vaksin dosis pertama sudah mencapai 952.656 orang dan dosis kedua 527.445 orang, lalu disusul dosis ketiga untuk perluasan SDM kesehatan sebanyak 2.158 orang.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Agus Khotib mengatakan, karena masih pandemi Covid-19 maka proses pemeriksaan akan meminimalisir pertemuan langsung.
Meski komunikasi dilaksanakan secara daring, namun Agus berharap hal itu tak lantas jadi kendala. Sebab, kata dia, salah satu kunci penting kelancaran proses pemeriksaan yakni ditopang oleh alur komunikasi yang baik.
“Hal penting yang kami butuhkan dukungan, pertama komunikasi dua arah yang baik. Lalu kelengkapan dan ketepatan penyerahan dokumen. Ketika berdiskusi dapatkan personel yang kompeten. Kemudian komitmen terhadap metode, tahapan dan hasil pemeriksaan,” kata Agus.(asp)**
