Bandung, Bewarajabar.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) meminta insan pers tetap memegang teguh independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik di tengah derasnya arus informasi yang berkembang di ruang publik.
Menurut KDM, wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan informasi yang sampai kepada masyarakat benar-benar bersumber dari fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.
REKOMENDASI
Pesan tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026–2031 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).
KDM: Pers Harus Tetap Berdiri di Atas Fakta
KDM menekankan, independensi merupakan bagian penting dari profesionalisme wartawan. Karena itu, pemberitaan semestinya tidak ditarik oleh kepentingan tertentu yang dapat mengganggu objektivitas informasi.
Ia meminta PWI terus menjaga prinsip jurnalistik dengan menyajikan informasi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.
“Wartawan itu kan independen, maka PWI harus terus menjunjung tinggi independensi, keberpihakan pada fakta dan menyajikan berita sesuai fakta, tidak menambah, tidak mengurangi,” ujar KDM.
KDM juga melihat pers memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan demokrasi.
Selain memberikan informasi kepada masyarakat, media menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut dia, fungsi pengawasan tersebut diperlukan agar kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan tetap terbuka serta dapat diketahui dan dikritisi masyarakat.
“Karena ini profesi terhormat dalam membangun keseimbangan demokrasi di Indonesia dan Jawa Barat dan upaya melakukan cek and balance terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalau di Jawa Barat dipimpin oleh saya,” katanya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan Pemprov Jabar yang menyebut Dedi meminta pers tetap independen dan berpegang pada fakta objektif di tengah derasnya arus informasi media sosial.
PWI Jabar Siap Kawal Kebijakan Pemerintah
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon menyatakan organisasi yang dipimpinnya akan terus membangun hubungan konstruktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun, kemitraan tersebut, kata Tantan, tidak menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas kebijakan publik.
Wartawan tetap memiliki tugas menyampaikan informasi mengenai kinerja pemerintah sekaligus membawa aspirasi masyarakat kepada pemangku kebijakan.
“Kita juga memiliki niat baik, Pak, untuk membesarkan, untuk terus menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal,” tegas Tantan.
Lebih dari 1.000 Anggota di Jawa Barat
Tantan menyebut PWI Jawa Barat saat ini menaungi lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di 22 kabupaten dan kota.
Organisasi tersebut juga didukung empat kelompok kerja yang menjalankan berbagai fungsi organisasi.
Dengan jaringan tersebut, PWI Jabar ingin memastikan informasi mengenai pembangunan daerah dapat diterima masyarakat secara luas.
Di sisi lain, berbagai persoalan dan aspirasi warga juga diharapkan dapat tersampaikan kepada pemerintah melalui pemberitaan media.
“Dan tentunya kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ucapnya.
PWI Jabar Dukung Pengawalan Pembangunan
Tantan menambahkan, PWI Jawa Barat siap mengambil bagian dalam mengawal berbagai agenda pembangunan daerah.
Komitmen tersebut termasuk ikut mengawal pelaksanaan visi pembangunan Jawa Barat yang mengusung semangat “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.”
Visi tersebut tercantum dalam arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dijabarkan melalui sejumlah misi, antara lain penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengurangan disparitas pembangunan, serta penguatan birokrasi yang berorientasi pelayanan.
Bagi PWI Jawa Barat, fungsi jurnalistik tetap menjadi pijakan utama dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Pers diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga ruang bagi publik untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
