BANDUNG, bewarajabar.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., bersama Pimpinan DPRD Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., menghadiri Focus Group Discussion (FGD) penyusunan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun, di Ballroom Hotel Grandia, Senin (02/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung tersebut turut dihadiri pimpinan dan seluruh anggota Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung serta tim penyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun.
FGD dipimpin Ketua Pansus 20 DPRD Kota Bandung, H. Sutaya, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pansus 20, H. Deni Nursani, S.Pd.I. Forum ini menjadi bagian dari proses pendalaman materi dan penyempurnaan substansi regulasi agar kebijakan penyelenggaraan rumah susun semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Bandung yang akrab disapa Kang Asmul itu menegaskan, revisi Perda Rumah Susun harus mampu menghadirkan konsep hunian yang inklusif, layak, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Menurutnya, rumah susun tidak boleh hanya dipandang sebagai solusi atas keterbatasan lahan, tetapi juga harus menjadi lingkungan tempat tinggal yang memberikan rasa bangga serta meningkatkan kualitas hidup penghuninya.
“Saya berharap Raperda ini nantinya bisa memastikan bahwa rumah susun ini bisa inklusif dan orang juga bisa bangga tinggal di rumah susun. Maka, keberadaan rumah susun harus bisa memberikan lingkungan yang sehat, rasa aman, nyaman, juga manajemen pengelolaan yang sangat baik,” ujarnya.
Kang Asmul menilai, rumah susun memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan penyediaan hunian di Kota Bandung. Jumlah penduduk yang besar, keterbatasan lahan, serta tingginya harga hunian menjadi sejumlah persoalan yang perlu dijawab melalui kebijakan perumahan yang tepat.
Karena itu, rumah susun dapat menjadi salah satu alternatif tempat tinggal yang lebih terjangkau. Namun, penyediaannya harus diimbangi dengan tata kelola dan manajemen pengelolaan yang profesional, serta kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
“Kita tahu bersama bahwa Kota Bandung memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, namun terkendala keterbatasan lahan, dan juga akses untuk bisa mendapatkan tempat tinggal di Bandung ini sangat mahal. Nah, hadirnya rumah susun ini, baik yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan ke depan, masyarakat dapat menikmati keberadaan rumah susun dengan nyaman, sehat, dan juga keterjangkauan akses kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi bisa dinikmati dengan baik,” ucapnya.
Melalui pembahasan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, DPRD Kota Bandung berharap dapat menghadirkan landasan regulasi yang lebih komprehensif dalam penyelenggaraan rumah susun.
Dengan regulasi yang disempurnakan, rumah susun diharapkan tidak hanya menjadi solusi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan hunian yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. *red

















