Bandung, Bewarajabar.com – Kepastian peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih menunggu arahan pemerintah pusat, terutama terkait mekanisme pelaksanaan dan skema pembiayaan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung berkomitmen mengikuti kebijakan pemerintah pusat mengenai penyesuaian status kepegawaian tersebut. Namun, pemerintah daerah belum dapat mengambil langkah lanjutan sebelum terdapat kepastian mengenai mekanisme pembiayaannya.
REKOMENDASI
“Kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Namun, kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin, 9 November 2026.
Farhan menyebutkan, jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Bandung mencapai sekitar 7.000 orang. Pemerintah daerah saat ini masih mencermati perkembangan kebijakan tersebut, khususnya mengenai skema anggaran yang akan menjadi dasar pelaksanaannya.
Menurutnya, kepastian mekanisme dari pemerintah pusat diperlukan agar penyesuaian status pegawai dapat dilakukan secara terukur dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Anggaran Peningkatan Status PPPK Masih Menunggu Skema Pusat
Terkait anggaran untuk meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Farhan menegaskan Pemkot Bandung belum mengalokasikan anggaran khusus karena skema pembiayaan dari pemerintah pusat belum ditetapkan.
“Kalau ditanya apakah Pemkot Bandung sudah menganggarkan? Belum. Karena bagaimanapun juga itu sangat tergantung kepada skema yang akan diberikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Meski demikian, Farhan memastikan Pemkot Bandung telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS), PPPK penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu.
Pemkot Bandung akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan menyesuaikan langkah pelaksanaannya setelah aturan serta mekanisme pembiayaan ditetapkan.
“Pemerintah pusat apa pun arahannya, kita akan ikuti dan kita sesuaikan,” ungkapnya.
Dengan jumlah sekitar 7.000 PPPK paruh waktu, kepastian kebijakan dan pembiayaan menjadi salah satu hal yang dinantikan dalam proses penyesuaian status kepegawaian di lingkungan Pemkot Bandung.
