BANDUNG, bewarajabar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (14/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Farhan memaparkan empat Raperda yang diusulkan Pemerintah Kota Bandung, meliputi Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Raperda tentang Rumah Susun, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.
Pengarusutamaan Gender
Farhan menjelaskan, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender disusun sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan, serta manfaat pembangunan. Selain itu, pengarusutamaan gender juga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya tumpang tindih program serta pola koordinasi dan kerja sama antarperangkat daerah yang belum berjalan optimal.
“Untuk itu, perlu dibuat sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang diharapkan dapat mengintegrasikan program dan kegiatan pada lembaga/institusi/perangkat daerah terkait, dalam upaya memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat terkait pengarusutamaan gender,” tutur Farhan.
Raperda Rumah Susun
Selanjutnya, Raperda tentang Rumah Susun diusulkan untuk menjawab kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Kota Bandung, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Tingginya jumlah penduduk serta keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.
Farhan menyampaikan, Pemkot Bandung sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan tersebut. Namun, implementasi kebijakan yang ada dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan penyediaan hunian.
“Oleh karena itu, diperlukan perda baru yang mampu mengakomodir penyelesaian permasalahan terkait rumah susun,” katanya.
Perubahan Regulasi Barang Milik Daerah
Raperda ketiga berkaitan dengan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Farhan menjelaskan, pengelolaan barang milik daerah semakin berkembang dan kompleks sehingga membutuhkan regulasi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selama ini, Pemkot Bandung telah memiliki Perda Nomor 12 Tahun 2018 sebagai landasan hukum pengelolaan aset daerah. Namun, seiring terbitnya sejumlah regulasi baru, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan daerah tersebut.
Perubahan regulasi ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan aset daerah secara lebih optimal, efektif, dan efisien. Selain itu, barang milik daerah juga merupakan salah satu aset strategis yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penyertaan Modal untuk Perumda Tirtawening
Sementara itu, Raperda keempat mengatur penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening.
Usulan tersebut bertujuan mendukung pengembangan usaha sekaligus memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, serta bidang usaha lainnya.
Melalui Raperda tersebut, Pemkot Bandung merencanakan penyertaan modal dalam bentuk aset daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perusahaan, mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah daerah, serta memperkuat kemampuan Perumda Tirtawening dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Empat Raperda Masuk Agenda Pembahasan Dewan
Setelah penyampaian penjelasan Wali Kota, keempat usulan Raperda tersebut selanjutnya menjadi agenda pembahasan DPRD Kota Bandung.
Fraksi-fraksi DPRD akan mempelajari dan mengkaji materi masing-masing Raperda sebagai bahan penyusunan Pandangan Umum Fraksi. Agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi dijadwalkan berlangsung dalam Rapat Paripurna pada Kamis (15/10/2026).
Pada hari yang sama, Rapat Paripurna juga dijadwalkan membahas jawaban Wali Kota Bandung terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.
Selanjutnya, pembahasan empat Raperda tersebut akan ditangani melalui panitia khusus (Pansus). Berdasarkan kesepakatan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bandung, direncanakan pembentukan empat Pansus, termasuk satu Pansus untuk membahas perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
Namun, pembentukan Pansus perlu menyesuaikan dengan ketentuan jumlah maksimal Pansus yang sama dengan jumlah komisi di DPRD. Saat ini, masih terdapat Pansus yang tengah membahas Raperda dari Propemperda Tahun 2026 Tahap I.
Karena itu, untuk sementara akan dibentuk tiga Pansus guna membahas tiga Raperda dari Propemperda Tahun 2026 Tahap II. Sementara itu, Pansus yang akan membahas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening akan dibentuk setelah Pansus 16 menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Sampah Kota Bandung dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
Dengan masuknya empat Raperda tersebut ke dalam agenda pembahasan DPRD, diharapkan proses pembentukan regulasi daerah dapat berjalan sesuai tahapan dan menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat Kota Bandung. *red

















