Senin, November 16, 2026
Bewarajabar.com
  • Home
  • Bandung Raya
  • Bewara
    • BEWARA JABAR
    • BEWARA JATENG
    • BEWARA JATIM
  • Nasional
  • Regional
  • Peristiwa
  • Ekbis
  • Ragam
  • Infotainment
  • Pendidikan
  • Warta Sunda
No Result
View All Result
  • Home
  • Bandung Raya
  • Bewara
    • BEWARA JABAR
    • BEWARA JATENG
    • BEWARA JATIM
  • Nasional
  • Regional
  • Peristiwa
  • Ekbis
  • Ragam
  • Infotainment
  • Pendidikan
  • Warta Sunda
No Result
View All Result
Bewarajabar.com
No Result
View All Result
Home JOURNAL KESEHATAN

HUT ke-76 IDI, Dokter dan Rumah Sakit Swasta Soroti Kusutnya Pembiayaan JKN

Admin 001 by Admin 001
24 Oktober 2026
in JOURNAL KESEHATAN, JOURNAL RAGAM, JOURNAL REGIONAL
0
BAZNAS Jabar Salurkan Bantuan untuk Keluarga Korban Longsor Cirebon
Share on FacebookShare on Twitter

bewarajabar.com/ | Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) bersama Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menyoroti persoalan pembiayaan, tata kelola, dan pengawasan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinilai masih perlu dibenahi. Keduanya mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan hak pasien, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien.

Persoalan tersebut mengemuka dalam konferensi pers IDI dan ARSSI  dalam rangka HUT IDI ke 76 menjelang seminar nasional bertajuk “Mengurai Benang Kusut JKN“, di Sekretariat PB IDI, Jakarta, Sabtu (24/10/2026). Turut dihadiri Ketua Umum IDI (DR. Dr. Slamet Budiarto, SH., MH.Kes), Wakil Ketua Umum IDI (Dr. Hamzah Hasan, MM) dan Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Pusat periode 2025-2028 adalah Dr. drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS.,

REKOMENDASI

Fathiyakan Abdullah Bangun Kerja Sama TIDAR Türkiye dengan AK Gençlik, Perkuat Jejaring Pemuda Internasional

15 November 2026

Pemuda Asal Tasikmalaya Terpilih Pimpin TIDAR Türkiye Periode 2026 – 2031

15 November 2026

Reza Safrilyan Ingatkan Dinamika Farhan – Erwin, Partai Pengusung Diminta Ikut Jaga Komunikasi

15 November 2026

Imigrasi Bandung Gandeng PWI Jabar, Perkuat Desa Binaan untuk Cegah TPPO dan Penyelundupan Manusia

10 November 2026

Ketua Umum PB IDI, Dr. dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H.Kes., mengatakan pentingnya menjaga etika dan profesionalisme dokter di tengah berbagai tantangan pembiayaan kesehatan. Dokter tetap harus berpegang pada Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia, serta standar profesi dan pelayanan kedokteran dalam setiap keputusan klinis.

“Rumah sakit itu adalah akuariumnya, dokter itu adalah ikannya,” ujar Slamet.

Ia menjelaskan, persoalan pada fasilitas pelayanan kesehatan akan berdampak terhadap dokter, begitu pula sebaliknya. Karena itu, pembenahan JKN perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama pada aspek pembiayaan, tata kelola, dan pengawasan.

IDI Soroti Pembatasan Layanan dan Klaim Tertunda

PB IDI menilai keterbatasan pembiayaan, pembatasan atau kuota tindakan medis, pembatasan rujukan spesialis, serta tata kelola yang belum optimal dapat menimbulkan dilema etik bagi dokter.

PB IDI meminta BPJS Kesehatan meninjau kembali kebijakan dan praktik yang berpotensi merugikan peserta JKN, termasuk ketentuan yang tidak tertulis. Perhatian khusus diberikan pada pembatasan akses pelayanan dan rujukan yang tidak didasarkan pada indikasi serta kebutuhan medis pasien, serta penundaan pembayaran klaim rumah sakit yang berlarut-larut.

PB IDI menegaskan bahwa setiap peserta JKN berhak memperoleh pelayanan yang adil, bermutu, dan tidak diskriminatif sesuai kebutuhan medis serta standar profesi kedokteran.

Organisasi profesi tersebut juga mendorong pemerintah memperkuat pembiayaan kesehatan yang memadai, adil, dan berkelanjutan. Kesehatan, perlu dipandang sebagai investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia dan pencapaian Indonesia Emas 2045.

Selain itu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) didorong meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan JKN, terutama kebijakan BPJS Kesehatan, agar penyelenggaraan program berjalan lebih optimal.

ARSSI Minta Verifikasi Klaim Lebih Transparan

Senada dengan PB IDI, Ketua Umum ARSSI Pusat periode 2025-2028, Dr. drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS., M.H., menyoroti pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab dalam proses verifikasi klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan.

ARSSI menilai hasil verifikasi harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan klaim tertunda (pending claim), klaim sengketa (dispute), serta klaim yang dinyatakan tidak layak juga perlu dilakukan melalui prosedur yang transparan dan terdokumentasi secara resmi.

ARSSI turut meminta Kementerian Kesehatan memberikan kepastian regulasi dan meninjau tarif INA-CBG sesuai ketentuan yang berlaku. ARSSI juga mengusulkan agar regulasi pemerintah mengenai rumah sakit memperhatikan karakteristik rumah sakit swasta dan memuat pengaturan khusus yang relevan.

Persoalan klaim tidak hanya menyangkut administrasi pembayaran, keterlambatan pembayaran dapat memengaruhi operasional rumah sakit dan berdampak pada pelayanan.

“Begitu rumah sakit tidak dibayar, dokternya juga tidak dibayar,” kata Iing.

Karena itu, ARSSI menekankan perlunya keseimbangan antara keberlanjutan pembiayaan JKN, kepastian regulasi, dan kemampuan rumah sakit mempertahankan mutu pelayanan.

Pembiayaan JKN Perlu Dibenahi Bersama

IDI dan ARSSI menekankan bahwa pembenahan JKN membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Kedua organisasi mendorong penyelarasan regulasi, peningkatan pengawasan, perbaikan tata kelola, dan evaluasi pembiayaan agar persoalan JKN dapat diselesaikan tanpa mengurangi hak peserta maupun membebani tenaga medis dan fasilitas kesehatan secara tidak proporsional.

Bagi IDI dan ARSSI, keberlanjutan program JKN harus berjalan seiring dengan perlindungan pasien dan tenaga kesehatan. Efisiensi pembiayaan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan mutu pelayanan atau membatasi akses pasien yang membutuhkan tindakan medis berdasarkan indikasi klinis.

Tags: ARSSIBPJS KesehatanDJSNHUT IDI ke-76IDIJKNkeselamatan pasienklaim rumah sakitpelayanan kesehatanpembiayaan kesehatanpending claimtarif INA-CBG
SendShare196Tweet123
Previous Post

Wujud Kepedulian Sosial, Satlantas Polres Cimahi Sambangi Pesantren Anak Yatim

Next Post

Pemkot Cimahi Susun Aksi Pangan dan Gizi 2026 – 2030, Ngatiyana Tekankan Pencegahan Stunting

RelatedPosts

DPRD Desak RSUD Bandung Kiwari Benahi Pelayanan Kesehatan
Regional

DPRD Desak RSUD Bandung Kiwari Benahi Pelayanan Kesehatan

21 Januari 2026
Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung melakukan monitoring lapangan di RSKGM Kota Bandung
Regional

Komisi IV DPRD Kota Bandung Monitoring RSKGM, Dorong Percepatan Relokasi ke Jalan Aruna

3 Desember 2025
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Rizal Khairul memberikan paparan tentang peningkatan mutu layanan puskesmas di Puskesmas Caringin.
Regional

Rizal Khairul: Puskesmas Harus Fokus pada Preventif, Bukan Banyaknya Pasien

13 November 2025
Elton Agus Marjan menyampaikan materi terkait pemetaan tenaga kesehatan dalam acara di Hotel Mutiara Bandung pada 5 November 2025.
Regional

Komisi IV DPRD Kota Bandung Desak Pemerintah Optimalkan Penempatan Tenaga Kesehatan

5 November 2025
Turut Berkontribusi dalam Program BPJS Ketenagakerjaan, bank bjb Raih Anugerah Paritrana Award 2022
Nasional

Turut Berkontribusi dalam Program BPJS Ketenagakerjaan, bank bjb Raih Anugerah Paritrana Award 2022

27 Oktober 2022
Tak Perlu Risau Biaya Pengobatan, Warga Bisa Manfaatkan Program Universal Health Coverage (UHC)
Regional

Tak Perlu Risau Biaya Pengobatan, Warga Bisa Manfaatkan Program Universal Health Coverage (UHC)

2 September 2022
Tanpa Dokter dan Nakes Pemerintah Akan Kesulitan
Berita Terkini

Tanpa Dokter dan Nakes Pemerintah Akan Kesulitan

15 Agustus 2021
Pemkot Bandung Harap Muktamar IDI Hasilkan Rekomendasi Penyelesaian Pandemi
Regional

Pemkot Bandung Harap Muktamar IDI Hasilkan Rekomendasi Penyelesaian Pandemi

8 Maret 2021
Pemkot Bandung Raih Special Achievement Pencapaian UHC
Regional

Pemkot Bandung Raih Special Achievement Pencapaian UHC

18 September 2020
Next Post

Pemkot Cimahi Susun Aksi Pangan dan Gizi 2026 - 2030, Ngatiyana Tekankan Pencegahan Stunting

Visitasi Lapangan ASN Berprestasi Jawa Barat 2026, Usung Inovasi Salaman “ELEVATE TO COLLABORATE”

DPRD Kota Bandung Berikan Dukungan Penuh Terhadap Iskandar Zulkarnain

Pemkot Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah dari Sumber, 150 Peserta Dilatih Jadi Agen Perubahan

Leave Comment

Fathiyakan Abdullah Bangun Kerja Sama TIDAR Türkiye dengan AK Gençlik, Perkuat Jejaring Pemuda Internasional

15 November 2026

Pemuda Asal Tasikmalaya Terpilih Pimpin TIDAR Türkiye Periode 2026 – 2031

15 November 2026

Reza Safrilyan Ingatkan Dinamika Farhan – Erwin, Partai Pengusung Diminta Ikut Jaga Komunikasi

15 November 2026

Pemkot Cimahi Luncurkan Film Edukasi “Mimpi di Sudut Kota Cimahi”, Dorong Semangat Literasi dan Kreativitas Pelajar

13 November 2026

Pendataan ATS Baru 32 Persen, Asep Mulyadi Dorong Penguatan Peran Aparatur Kewilayahan

12 November 2026

Perjuangkan Aspirasi Lewat Reses, Ahmad Rahmat Hadirkan Pelatihan Digital Marketing bagi Warga

11 November 2026
Prev Next
Sidang perselisihan hubungan industrial Firman Perkasa Yudha melawan PT Fiako Enjiniring Indonesia di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung.
Regional

Dua Saksi PT FEI Diperiksa di PHI Bandung, Sengketa Pesangon Rp86 Juta Berlanjut

by Admin 001
9 November 2026
0

Dua saksi PT FEI diperiksa di PHI Bandung dalam gugatan Firman Perkasa Yudha senilai Rp86 juta terkait pesangon dan kekurangan...

Bandung dan Yogyakarta Perluas Kolaborasi UMKM, Bidik Pasar Baru Lewat Sibakul Jelajah Nusantara

Bandung dan Yogyakarta Perluas Kolaborasi UMKM, Bidik Pasar Baru Lewat Sibakul Jelajah Nusantara

9 November 2026
Nasib 7.000 PPPK Paruh Waktu Bandung, Farhan Tunggu Kepastian Anggaran dari Pusat

Nasib 7.000 PPPK Paruh Waktu Bandung, Farhan Tunggu Kepastian Anggaran dari Pusat

10 November 2026

Amir Mahpud di Persimpangan Politik Jabar: Menjaga Loyalitas kepada Prabowo dan Membaca Peluang KDM Menuju 2029

9 November 2026
Audiensi pengurus PWI Pokja Kota Bandung periode 2026–2028 bersama Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi.

PWI Pokja Kota Bandung Minta Dukungan Sekretariat Mandiri, Ini Respons Kang Asmul

9 November 2026

Pemkot Bandung Dorong Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak, 750 Peserta Ikuti Riding With Dad 2026

10 November 2026

PWI Pokja Kota Bandung Periode 2026–2028 Siapkan Program Strategis, Sekretariat Mandiri Jadi Aspirasi

9 November 2026

Pemkot Bandung Tunggu Skema Pusat Terkait Peningkatan Status 7.000 PPPK Paruh Waktu

11 November 2026

Imigrasi Bandung Gandeng PWI Jabar, Perkuat Desa Binaan untuk Cegah TPPO dan Penyelundupan Manusia

10 November 2026
Komisi IV DPRD Bandung Fasilitasi Aspirasi PERTUNI, Dorong Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2026 Lebih Inklusif

Komisi IV DPRD Bandung Fasilitasi Aspirasi PERTUNI, Dorong Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2026 Lebih Inklusif

9 November 2026
Prev Next
Bewarajabar.com

Copyright © 2017. Bewarajabar.com All rights reserved.

  • Iklan
  • Karir
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami

No Result
View All Result
  • Home
  • Bandung Raya
  • Bewara
    • BEWARA JABAR
    • BEWARA JATENG
    • BEWARA JATIM
  • Nasional
  • Regional
  • Peristiwa
  • Ekbis
  • Ragam
  • Infotainment
  • Pendidikan
  • Warta Sunda

Copyright © 2017. Bewarajabar.com All rights reserved.