Bandung, Bewarajabar.com – Potensi zakat di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp30 triliun hingga Rp33 triliun setiap tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat oleh BAZNAS se-Jawa Barat masih berada pada kisaran 5–6 persen dari potensi tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Jawa Barat Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Asrilia, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026), tersebut mempertemukan jajaran BAZNAS provinsi serta kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Rakorda menjadi forum konsolidasi untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
Ketua Pelaksana Rakorda BAZNAS Jabar 2026 sekaligus Pimpinan BAZNAS Jawa Barat Bidang SDM, Administrasi, Umum dan Kehumasan, Nana Sudiana, mengatakan kegiatan ini memiliki arti strategis bagi penguatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan zakat di daerah.
Menurut Nana, Rakorda kembali menjadi momentum penting setelah kegiatan serupa terakhir dilaksanakan pada 2025. Selain membahas evaluasi kinerja kelembagaan, agenda tahun ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada BAZNAS kabupaten dan kota serta kepala daerah yang dinilai berkontribusi dalam mendukung pengelolaan ZIS.
“Pada Rakorda tahun ini, kami menyiapkan 52 kategori apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kontribusi, dan capaian BAZNAS di daerah dalam mengembangkan pengelolaan zakat,” ujar Nana.
Potensi Zakat Jawa Barat Masih Terbuka Lebar
Besarnya potensi zakat di Jawa Barat belum sepenuhnya diimbangi dengan realisasi penghimpunan. Berdasarkan kajian BAZNAS RI, potensi zakat di provinsi ini diperkirakan mencapai Rp30 triliun hingga Rp33 triliun per tahun. Sementara itu, penghimpunan BAZNAS se-Jawa Barat baru berkisar 5–6 persen dari angka potensi tersebut.
Nana menilai kondisi tersebut menunjukkan masih luasnya peluang untuk memperkuat penghimpunan dana zakat. Upaya itu perlu dilakukan melalui perluasan basis muzaki, peningkatan literasi zakat, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
“Angka ini menunjukkan bahwa peluang penghimpunan zakat di Jawa Barat masih terbuka sangat luas. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memperluas basis muzaki, meningkatkan literasi zakat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat,” jelasnya.
Selama ini, penghimpunan zakat masih banyak mengandalkan partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mekanisme yang digunakan antara lain pemotongan langsung melalui bendahara instansi maupun sistem payroll pemerintah.
Dalam pembagian kewenangannya, BAZNAS Provinsi Jawa Barat berfokus pada pengelolaan zakat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun penghimpunan zakat ASN di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota menjadi tanggung jawab BAZNAS masing-masing daerah.
Meski demikian, partisipasi ASN dalam menunaikan zakat dinilai masih belum merata. Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan strategi penghimpunan agar potensi zakat dari kalangan aparatur pemerintah dapat dioptimalkan.
Selain ASN, BAZNAS Jabar juga berupaya memperluas partisipasi masyarakat non-ASN yang telah memenuhi kriteria sebagai muzaki. Edukasi dan literasi zakat menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat sekaligus perannya dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial.
Melalui peningkatan kualitas komunikasi, edukasi, dan pelayanan, zakat diharapkan semakin dipahami bukan hanya sebagai kewajiban individual, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
52 Kategori Apresiasi untuk BAZNAS Daerah
Rakorda BAZNAS Jabar 2026 juga memberikan perhatian terhadap pencapaian kelembagaan melalui pemberian 52 kategori apresiasi.
Penghargaan tersebut ditujukan kepada BAZNAS kabupaten dan kota serta kepala daerah yang dinilai memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengelolaan zakat di wilayah masing-masing.
Pemberian apresiasi diharapkan dapat mendorong persaingan positif antarlembaga dalam meningkatkan profesionalitas amil, memperkuat transparansi, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan dana umat.
Dengan demikian, penghargaan tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas capaian yang telah diraih, tetapi juga dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendayagunaan ZIS.
Dedi Mulyadi Minta BAZNAS Perkuat Transparansi dan Layanan Warga
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan zakat. Ia meminta seluruh jajaran BAZNAS, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, meningkatkan kualitas pelayanan serta menyelaraskan program kerja dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui visi Jabar Istimewa.
Menurut Dedi, pengelolaan zakat harus memiliki kontribusi nyata dalam menjawab berbagai persoalan sosial. Karena itu, keberhasilan lembaga tidak cukup diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat.
“Pengelolaan zakat harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, BAZNAS perlu terus memperkuat transparansi dan memastikan program-programnya selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Dedi.
Dedi juga mendorong penguatan rumah layanan warga di 27 kabupaten dan kota. Selain itu, kanal pengaduan melalui media sosial perlu dioptimalkan dengan dukungan tim yang mampu merespons laporan masyarakat secara cepat.
Ia mengingatkan agar BAZNAS tidak hanya bergerak ketika persoalan sosial menjadi perhatian publik atau viral di media sosial.
“BAZNAS harus hadir lebih dekat dengan masyarakat. Setiap persoalan sosial perlu direspons dengan cepat dan tepat, tidak harus menunggu persoalan tersebut menjadi viral terlebih dahulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dedi berharap keberadaan BAZNAS dapat membantu mengurangi kemiskinan dan menangani berbagai bentuk kerentanan sosial di Jawa Barat.
Ia menyoroti fenomena pengemis, anak-anak yang meminta-minta di persimpangan jalan, hingga manusia silver di ruang publik. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang lebih terarah agar masyarakat yang berada dalam kondisi rentan memperoleh perlindungan dan bantuan yang tepat.
Pengelolaan Zakat Harus Berdampak bagi Masyarakat
Rakorda BAZNAS Jabar 2026 diharapkan memperkuat sinergi antara BAZNAS provinsi, kabupaten dan kota, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Penguatan tata kelola kelembagaan, perluasan penghimpunan, transparansi, dan peningkatan kualitas pendayagunaan ZIS menjadi agenda penting yang perlu ditindaklanjuti bersama.
Besarnya potensi zakat Jawa Barat menjadi peluang untuk memperluas manfaat dana umat. Namun, peningkatan penghimpunan harus berjalan seiring dengan pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dengan penguatan koordinasi serta kepercayaan masyarakat, BAZNAS diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya dalam mengatasi persoalan kemiskinan, memperkuat pemberdayaan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.



















