Bewarajabar | Bandung – Ditengarai banyak anggota dewan yang nggak melakukan reses, tidak terkecuali pimpinan.
Mereka, hanya ngambil duitnya saja. Tidak terkecuali anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Benarkan demikian?
Padahal reses adalah salah satu kewajiban yang melekat, dari seorang anggota dewan dalam rangka menjaring aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya.
Terkait kabar tersebut, Sekretaris DPRD Jabar Ida Wahida mengatakan dirinya galak, jadi nggak ada anggota dewan yang mangkir dari reses, apalagi hanya ngambil duitnya saja.
“Jadi selama ibu menjabat nggak ada yang mangkir ya, setahu saya nggak ada, tong boro-boro mangkir, ku saya can laporan can asup ge, can di transper ku saya. saya mah orangnya galak,” akunya dalam sebuah kesempatan.
Ida menjelaskan, lokasi reses ditentukan oleh anggota dewan itu sendiri. Kalau kemudian ada perubahan, silahkan. Kalau tidak dilaksanakan kembalikan uangnya.
“Kan tadi tea, mau reses itu dipanggil pendamping. Dimana, desa mana, jam berapa. Ditengah-tengah ada perubahan, silahkan, kalau tidak dilaksanakan kembalikan uangnya,” katanya.
Ujug-ujung Ida Wahida membanggakan ketua DPRD Jabar yang katanya kalau reses pesertanya bisa mencapai 400 orang lebih.
“Contoh misalnya, ketua, pak ketua itu sekali reses pesertanya 400 lebih. Itu di kabupaten Subang. Di kabupaten itukan, kalau perdesa desa cuma 175 peserta reses, kalau misalnya sekaligus besarnya sampe 500,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Ida Wahida juga mengatakan di reses itu sebenarnya tidak dikasih uang transport.
“Jadi wayahnya, anggota dewan duit sorangan,” terangnya.
Soal berapa uang saku dan tunjangan reses anggota dewan, dengan terus terang Ida Wahida mengatakan Rp17 juta 8 hari 8 titik. Dasar hukumnya PP No.12 Tahun 2018.
Soal kenapa Ketua DPRD Jabar bisa mengundang 500 orang sekali reses, Ida mengatakan jumlah peserta resesnya banyak karena disatukan.
“Karena pak Ketua itu tuh 4 titik dihijikeun (disatukan),” katanya.
Per harinya, jelas Ida Wahida, Ketua DPRD Jabar berkunjung ke tokoh.
“Misalnya gini, hari kesatu dia berkunjung ke DPC, hari kedua ke tokoh Gerindra. Trus hari ketiga dan keempat dia kumpulkan di satu gedung,” katanya.
Sebetulnya sewa gedung itu, nggak sesuai dengan anggaran, karena dia undang peserta reses itu hampir 450 hingga lebih dari 500.
“Kemarin di gedung dimana itu. Ya, saya nggak ikut. Di ciater subang, pesertanya hampir 200. Saya pindah ke Ibu Ineu, kan karena pimpinan, bu Ineu juga di Sumedang jadi saya kesana,” jelasnya.
Setahu, Ida Wahida, gaya Ketua DPRD Jabar itu beda.
“Tapi melaksanakan, tidak fiktif. Saya saksinya, jadi memang pak Ketua itu, kalau cuma 50 orang. Dia mah memang nggak mau. Dia biasa ngumpulkan prajurit ribuan. Anak buah saya 5 ribu. Kalau cuma 50 udah di imah we,” ungkapnya.
“Pak ketua itu, pinginnya gebyar,” tambahnya.
Benarkan pak Ketua DPRD Jabar seperti yang dikatakan Ida Wahida, warga dari daerah pemilih (dapil)-nya ternyata mengatakan hal sebaliknya.
Selain itu, wartawan media ini juga pernah blusukan untuk melihat giat reses yang dikelukan Ketua DPRD Jabar pada reses II 2021 yang giatnya berlangsung awal Agustus.
Berbekal data reses, wartawan media ini datang ke tempat-tempat yang disebutkan Ketua DPRD Jabar akan melakukan reses.
Warga di desa Sukaratu Darmaraja Sumedang mengatakan belum pernah mengetahui ada anggota DPRD Jabar yang reses di desanya.
Saat itu, kantor desa kosong, lagi ada latihan seni disana, pekerja yang tengah nyapu pekarangan desa mengatakan dia belum pernah tahu ada anggota DPRD Jabar reses di desanya.
Ibu Maya, RT setempat juga mengatakan hal yang sama, tidak terkecuali ibu-ibu yang tengah menemani anaknya bersekolah.
“Kalau anggota DPRD Tingkat II, pernah reses disini,” kata Maya ibu RT.
Seketaris Desa Leuwiseeng, Panyingkiran, Majalaya Asep Muklas juga mengungkap hal tersebut.
Asep Muklas menjelaskan dirinya acap diminta kepala desa untuk mengikuti reses, tetapi belum pernah ada reses dari anggota DPRD Provinsi.
“Di grup WA sekretaris desa juga belum pernah ada informasi itu,” katanya.
Asep Muklas bahkan berharap ada anggota DPRD Provinsi Jabar yang mau reses ke desa tempatnya mengabdi.
Alasanya, karena ada hal yang ingin dimintanya kepada anggota dewan provinsi, khususnya soal dusun tempat tinggalnya.
Khususnya soal erosi Sungai Cideres yang melintas di Dusun III Desa Leuwiseeng.
“Erosinya sudah parah, apalagi kawasan itukan berada di bawah penanganan BBWS Cisanggarung,” ungkapnya.
Selain itu, Asep Muklas juga mengungkap, soal dewan, ada memang orang dewan provinsi yang minta stempel, dan tandatangan untuk bukti dia sudah melakukan reses di desanya.
“Karena dewan provinsi belum melakukan reses di desanya maka permintaan itu dia tolak,” katanya.
Orang provinsi itu ternyata tidak hanya meminta bukti sudah melakukan reses kepada Asep tetapi juga kepada kepala urusan (kaur).
