Bewarajabar | Kab. Purwakarta – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Dr. H. Bedi Budiman, S.IP., M.Si mengingatkan pentingnya penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam menanggulangi hoaks alias berita bohong yang kerap meresahkan masyarakat.
Hal ini disampaikan Bedi Budiman usai kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan unit Jabar Saber Hoaks di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (5/4/2023).
“Sinergi ini mutlak diperlukan karena kasus-kasus (hoaks) dari kabupaten dan kota, misalnya yang saat ini terjadi di Kabupaten Purwakarta bisa saja terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan modus yang sama 3 sampai 4 bulan ke depan,” tegas Bedi Budiman, Kabupaten Purwakarta, Rabu (5/4/2023).
Berbagai hoaks kata Bedi Budiman, banyak ditemui di internet hingga melalui pesan berantai. Hoaks alias berita bohong tersebut banyak yang menyudutkan pihak-pihak tertentu. Ada pula hoaks dengan modus penipuan yang merugikan masyarakat.
“(Hoaks) tidak hanya berkaitan dengan politik, tapi juga yang bermodus penipuan, ekonomi yang banyak merugikan masyarakat,” katanya.
Oleh sebab itu, pemerintah harus hadir dan bersinergi dengan berbagai pihak. Seperti Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk mengatasi penyebaran hoaks.
“Sinergi kelembagaan baik lintas lembaga seperti dengan pihak kepolisian maupun internal pemerintahan salah satunya, dinas pendidikan, kesbangpol untuk memerangi hoaks sangat diperlukan. (Termasuk) pelatihan peningkatan SDM dan peningkatan infrastruktur (dalam menanggulangi hoaks),”.
Apalagi tambah Bedi Budiman, Jawa Barat sebagai daerah pengguna internet tertinggi di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 35,1 juta dan mayoritas mengakses media sosial dinilai sangat perlu literasi digital.
Literasi digital yang dilakukan pun tidak hanya mencakup kecakapan menggunakan media digital, tetapi memahami manfaatnya, keamanan hingga etika bermedia sosial.
Salah satunya, mencegah hoaks dengan tidak termakan judul provokatif, mengecek tanggal foto dan video, hingga memvalidasi sumber berita.
“Banyak masukan yang didapat dari kabupaten dan kota, dan kami mengharapkan ini akan menjadi tambahan informasi bagi kebijakan ditingkat provinsi,” ujarnya.
