Kab. Bandung, Bewarajabar.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna memperkenalkan dua inovasi Pemkab Bandung berupa aplikasi di bidang pengawasan, saat membuka Rakor Inspektur Daerah Kab/Kota se-Jabar di Sutan Raja Soreang, Senin (24/12/2024).
Kedua inovasi tersebut yaitu Sistem Informasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terpadu (Simaslahat), untuk memantau tindaklanjut hasil rekomendasi fasilitasi pembangunan.
Kemudian Simprodas; Sistem Informasi Pengawasan Probity Bedas, aplikasi tentang probity atau integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty), audit proyek strategis pemda.
“Dari kedua inovasi ini, hasilnya kami mampu meningkatkan transparasi, mempercepat tindak lanjut dan melakukan efisiensi pengawasan. Kami berharap inovasi dari kami ini bisa jadi insipirasi bagi daerah lainnya dan sebaliknya kami pun siap belajar dari daerah lain di Jawa Barat terkait pengawasan,” kata Bupati Bandung.
Menurut bupati, pengawasan bukan hanya sebagai kewajiban akan tetapi kita memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk makin meningkatkan keprcayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Karena itu melalui Rakor Inspektur ini, merupakan kesempatan kita untuk berbagai pengalaman dan melakukan inovasi pengawasan di daerah masing-masing. Dari rakor ini juga diharapkan bisa menghasilkan rekomendasri strategis untuk kemajuan bersama,” imbuh Bupati Dadang Supriatna.
Bupati yang akrab disapa Kang DS ini menyebut inspektur punya peranan strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintah yang baik di seluruh kota/kabupaten di Jabar.
“Pengawasan standar evaluasi atas apa yang kita lakukan, tentunya memiliki arah penting guna mencegah penyimpangan dan meningkatkan kapabilitas serta memperbaiki kualitas pelayanan publik,” kata dia.
Karenanya Pemkab Bandung berkomitmen menjadikan pengawasan sebagai bagian integral dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami percaya bahwa fungsi aparat pengawas di pemerintahan yang optimal adalah pondasi penting dalam pembangun berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat,” ujar Kang DS.
Ia menilai keberhasilan pengawasan tidak dapat tercapai tanpa dukungan semua pihak, baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.
“Untuk itu mari kita tingkatkan kordinasi dan komunikasi guna memastikan langkah-langkah pengawasan yang dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat,” pungkasnya.(*)
