Bandung, Bewarajabar.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, pedagang kaki lima (PKL) tetap diperbolehkan beraktivitas di ruang publik selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Penataan dilakukan agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi fasilitas umum.
Hal tersebut disampaikan Farhan saat kegiatan Shalat Jumat Keliling (Jumaahan) di Masjid Miftahul Jannah, RW 10, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Jumat, 6 November 2026.
REKOMENDASI
Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung tidak bermaksud melarang masyarakat mencari nafkah melalui aktivitas perdagangan. Namun, penggunaan ruang publik harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas.
“Prinsipnya, berdagang itu boleh. Tetapi ada empat syarat yang harus dipenuhi,” ujar Farhan.
Ia menjelaskan, salah satu ketentuan utama adalah pedagang tidak diperbolehkan menggunakan bangunan permanen maupun semi permanen. PKL juga wajib menjaga kebersihan dengan menerapkan prinsip datang dalam kondisi bersih dan meninggalkan lokasi tetap bersih.
Selain itu, aktivitas perdagangan tidak boleh berlangsung terlalu lama hingga menguasai ruang publik dan menghambat masyarakat lain yang membutuhkan akses terhadap fasilitas tersebut.
Menurut Farhan, ruang publik merupakan milik bersama sehingga tidak boleh dimonopoli oleh perorangan maupun kelompok tertentu.
“Kenapa operasionalnya dibatasi maksimal 12 jam? Karena tempat yang digunakan itu milik publik. Kalau dibuat permanen atau semi permanen, ruang publik bisa dikuasai oleh pedagang,” katanya.
Penataan PKL Dilakukan Bertahap
Farhan menuturkan, penataan PKL di Kota Bandung harus dilakukan melalui tahapan yang terukur. Pada tahun pertama kepemimpinannya, Pemkot Bandung lebih banyak mendengarkan aspirasi masyarakat dan memetakan kondisi di lapangan sebelum melaksanakan sosialisasi maupun penertiban.
Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memahami kondisi para pedagang, dampak aktivitas perdagangan terhadap lingkungan sekitar, serta solusi yang dapat diberikan.
Ia juga meminta dukungan masyarakat, khususnya pengurus rukun warga (RW) dan pihak kelurahan, untuk ikut mengingatkan pedagang agar mematuhi ketentuan yang berlaku.
Setelah penertiban dilakukan, pemerintah berkewajiban memastikan ruang publik kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Penerapan regulasi juga harus dilakukan secara konsisten.
Farhan berharap penataan PKL dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kenyamanan warga dalam memanfaatkan fasilitas umum.
Dengan demikian, aktivitas perdagangan tetap bisa berjalan, sementara ruang publik tidak kehilangan fungsi utamanya sebagai fasilitas yang dapat digunakan seluruh masyarakat.
