Bandung, Bewarajabar.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat menggelar forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2025 di Aula Lantai 3 PKK DPMD Jabar.
Forum OPD mengusung tema Mewujudkan Desa Mandiri dalam Mendukung Ketahanan Pangan, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa, dan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Jawa Barat Istimewa.
Tujuan utama digelarnya forum OPD yaitu menyusun dan menyelaraskan program kerja pemberdayaan masyarakat juga desa di Jawa Barat untuk periode 2025-2029.
Acara diawali laporan Plt. Kepala DPMD Jabar, Pupun Saefunudin. Disebutkannya forum OPD sangat pentingnya sebagai wadah strategis dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan desa di Jawa Barat.
“Forum ini menjadi momen penting dalam menyusun dan menyelaraskan program kerja pembangunan desa di Jawa Barat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya, kami berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” kata Pupun Saefunudin.
Forum ini dihadiri perwakilan DPRD Jawa Barat, perangkat daerah provinsi, kepala DPMD kabupaten/kota, akademisi dari berbagai universitas ternama, serta organisasi masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan desa.
Komisi I DPRD Jawa Barat, Sidkon Djampi, memberikan dukungan terhadap pembangunan desa, khususnya dalam peningkatan infrastruktur jalan serta penguatan ketahanan pangan.
Dalam memberikan sambutannya saat membuka acara tersebut, ia berharap ada sinkronisasi program dalam isu strategis pembangunan desa. Dan ini merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 serta Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.
Sementara sejumlah isu strategis yang dibahas dalam forum OPD ini yakni pemerataan pembangunan antarwilayah. Kemudian mengatasi kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan serta antara desa dan kota.
Selanjutnya adalah mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh desa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meliputi penguatan ekonomi desa melalui pemberdayaan UMKM dan optimalisasi potensi lokal.
Peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selanjutnya Transformasi Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID), yakni indeks baru ini diharapkan menjadi alat ukur yang lebih komprehensif dalam menilai perkembangan desa.
Kemudian target peningkatan jumlah desa mandiri, yaitu dari 46,09% pada tahun 2024 menjadi 79% pada tahun 2026.
Penguatan tata kelola pemerintahan desa, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Meningkatkan kapasitas aparatur desa agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.
Plt. Kepala DPMD Jabar menegaskan pencapaian sejumlah target tersebut memerlukan kebijakan yang jelas dan implementasi program yang tepat sasaran.
“Kita harus memastikan bahwa pembangunan desa berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan program harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa itu sendiri,” ucapnya.
Arah Kebijakan Pembangunan Desa Jawa Barat
Forum OPD inipun menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan desa di Jawa Barat harus selaras dengan dokumen perencanaan 2025-2029 serta kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kemudian Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Plt. Kepala DPMD Jabar menegaskan bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Juga pentingnya penanggulangan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas layanan publik di desa.
“Kami akan terus mendorong program-program prioritas yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa ke depan,” tuturnya.
Ditandaskannya, melalui Forum OPD ini DPMD Jabar berharap terjalin sinergi yang lebih baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Forum ini juga diharapkan menghasilkan strategi konkret dalam mengatasi tantangan pembangunan desa di Jawa Barat sehingga visi Jawa Barat Istimewa dapat terwujud dengan baik.
Penandatanganan Berita Acara dan Panel Diskusi
Pada forum inipun dilakukan penandatanganan berita acara pelaksanaan Forum Perangkat Daerah DPMD Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjalankan program pembangunan desa ke depan.
Usai pembukaan, forum dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber yakni Bito Wikantosa, S.S., M.Hum. (Staf Ahli Menteri Desa, PDT Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi).
Togu Pardede, S.T., MIDS. (Direktur Pembangunan Daerah Bappenas RI). Dr. Iendra Sofyan, S.T., M.Si (Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat). Diskusi ini menjadi forum interaktif bagi para peserta untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai kebijakan pembangunan desa yang efektif dan inovatif.
Sumber kegiatan ini disampaikan Tim Humas DPMD Provinsi Jawa Barat yakni Ricky Budiman Faried, Ratna dan Dwi Aprilianto.***
