Bewarajabar, Bandung – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bandung Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P., menghadiri pelantikan pejabat fungsional dan Tenaga Teknis PPPK Kota Bandung, di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (18/9/2023).
Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna hadir melantik 751 pejabat fungsional yang terdiri dari empat Pejabat Fungsional Utama, 688 Jabatan Fungsional pengangkatan pertama Guru, dan 59 Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Erick Darmadjaya berharap para pegawai yang dilantik mampu memenuhi amanah rakyat dalam fungsi pelayanan sebaik-baiknya. Publik akan menunggu kontribusi terobosan dan inovasi.
“Saya berharap para pegawai ini bisa beradaptasi dengan para pejabat di tempat mereka bertugas, sekaligus memberikan dorongan berupa inovasi di tengah profesi yang mereka emban,” ujar Erick.
Terkhusus bagi para guru atau tenaga pengajar, Erick berharap mereka mampu meningkatkan kembali implementasi nilai-nilai Pancasila para siswa.
Bagi Erick, Pancasila memiliki pedoman-pedoman berkehidupan sosial yang didasarkan pada nilai agama, tradisi, budaya, agar pembangunan karakter siswa terbentuk dari adab yang menjunjung prinsip keadilan.
“Ini yang perlu terus ditanamkan kepada para siswa, bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini sudah mencakup nilai-nilai kebaikan yang bisa menjadikan bangsa Indonesia damai dan sejahtera, dan para guru ini adalah ujung tombak kemajuan pendidikan kita,” tuturnya.
Yang paling utama, Erick melanjutkan, para pegawai ini harus betul-betul menjunjung tinggi integritas sesuai dengan janji dan sumpah yang dibacakan di bawah kitab suci sesuai agama masing-masing.
Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna berharap para pejabat yang dilantik dapat berkontribusi maksimal terhadap jalannya roda organisasi Pemkot Bandung.
Jabatan fungsional harus menjadi sumber daya manusia yang memiliki skill, kualifikasi dan spesialisasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan kinerja di OPD.
“Kepada jabatan fungsional utama yang hari ini dilantik ini harus ditunjukkan dengan kapasitas dan level yang saat ini dimilik. Yang namanya tertinggi itu harus jadi ukuran, harus menjadi standar, jangan sampai ini hanya sebatas formalitas,” ujarnya.*
