Bandung, Bewarajabar.com – Komisi III DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar Matan), serta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membahas program prioritas, target kinerja, dan isu strategis Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung pada Kamis, 15 Juli 2026.
Pembahasan difokuskan pada dampak pemotongan anggaran yang dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai layanan publik.
Karena itu, Komisi III DPRD Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk mengawal kebutuhan anggaran sektor-sektor yang menjadi prioritas masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, menyoroti sejumlah persoalan mendesak yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah kondisi anggaran operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar Matan di lima wilayah manajemen kebakaran yang tercatat menjadi Rp0.
“Kondisi tersebut dikhawatirkan akan melumpuhkan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan apabila tidak segera dipulihkan,” ujar Agus Hermawan.
Selain sektor kebakaran, Komisi III DPRD Kota Bandung juga menilai pemangkasan anggaran Dinas Perhubungan hingga sepertiga berpotensi menghambat upaya mengurangi kemacetan dan meningkatkan penggunaan transportasi umum di Kota Bandung.
Menurut Agus Hermawan, pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) juga memiliki tantangan yang harus diantisipasi sejak awal, termasuk potensi konflik sosial terkait kompensasi bagi penyewa kios maupun pedagang kaki lima yang terdampak pembangunan.
“Pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) juga dinilai memiliki tantangan tersendiri, termasuk potensi konflik sosial terkait kompensasi sewa kios dan pedagang kaki lima yang terdampak proyek,” katanya.
Di bidang transformasi digital, Komisi III DPRD Kota Bandung menilai kebutuhan anggaran Diskominfo harus menjadi perhatian serius.
Penguatan sistem keamanan digital dinilai sangat penting untuk melindungi data Pemerintah Kota Bandung dari ancaman serangan siber.
Tambahan anggaran sekitar Rp6,6 miliar dibutuhkan untuk pengadaan CCTV, lisensi firewall, serta sewa Data Center guna memperkuat infrastruktur keamanan informasi pemerintah.
“Tambahan anggaran sebesar Rp6,6 miliar dibutuhkan untuk pengadaan CCTV, lisensi firewall, serta sewa Data Center guna mengantisipasi ancaman serangan siber terhadap data Pemerintah Kota Bandung,” jelas Agus.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup didorong agar lebih progresif menjalankan program pengurangan sampah berbasis zero waste sekaligus meningkatkan kualitas air dan udara.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat adanya potensi kolapsnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada tahun 2027 apabila upaya pengurangan sampah tidak dilakukan secara maksimal.
Komisi III DPRD Kota Bandung menilai pemotongan anggaran terhadap mitra kerja berpotensi menghambat pencapaian target kinerja strategis pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, dukungan terhadap program prioritas harus tetap menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Pemotongan anggaran pada mitra kerja berpotensi menghambat pencapaian target kinerja strategis tahun 2027. Oleh karena itu, Komisi III berkomitmen mengawal kebutuhan anggaran yang dinilai bersifat prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal,” tegas Agus Hermawan.
Sebagai tindak lanjut rapat kerja tersebut, Komisi III DPRD Kota Bandung akan membentuk tim perumus untuk mengawal seluruh usulan anggaran dari mitra kerja.
Salah satu fokus utama adalah mendorong pemulihan anggaran operasional Damkar Matan yang saat ini bernilai Rp0 agar pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan tetap berjalan optimal.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan jawaban tertulis atas berbagai pertanyaan dan masukan anggota Komisi III DPRD Kota Bandung dalam waktu dua hari sebagai bahan pembahasan lanjutan mengenai program dan anggaran Tahun 2027.
