Bandung, bewarajabar.com – Sebagai upaya untuk mengendalikan Covid-19, mulai hari Selasa (9/2/2021) Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis skala mikro (PPKM Mikro), hingga tingkat RT/RW.
Demikian dikatakan Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya, SIK, MH melalui Kasat Binmas Polrestabes Bandung AKBP Sukana Hermansyah, SH, MM, sehubungan dengan dilaksanakannya Penerapan PPKM Micro Kota Bandung, di ruang kerjanya Mako Sat Binmas Jl. A Yani 282 Bandung, (09/02).
Penerapan PPKM Mikro yang akan berlangsung dari 9 hingga 22 Pebruari 2021, kata Kasat Binmas, akan disesuaikan dengan data perkembangan kasus untuk menekan kasus positif. Tujuan utama PPKM Mikro adalah untuk menekan kasus positif, dan melandaikan kurva sebagai prasyarat utama keberhasilan dalam penanganan Covid-19.
” Selain itu, sekaligus juga sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu disiapkan skenario pengendalian, dengan titik tekan pada level terkecil yaitu di RT/ RW yang ada di Desa/ Kelurahan,” ungkapnya.
Dalam aturan tersebut, pemerintah membagi tindakan pengendalian penyebaran Covid-19 berdasarkan empat zona yakni zona :
– hijau – kuning – oranye dan merah
hingga ke tingkat RT.
Dalam diktum kedua Inmendagri No. 03 Tahun 2021 yang memuat tindakan pengendalian berdasarkan zonasi, seluruh kegiatan sosial tak boleh dilakukan dan tempat ibadah harus ditutup jika berada di zona oranye dan merah.
” Adapun suatu daerah atau RT disebut zona merah, jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir,’ tutur AKBP Sukana Hernansyah.
Lebih jauh Hermansyah menjelaskan, tentang petunjuk pengendalian masing-masing zonasi beserta kriterianya dalam pelaksanaan PPKM Skala Mikro, tercantum dalam diktum kedua Inmendari No. 03 Tahun 2021.
PPKM mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
1. Zona hijau
Zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT maka sekenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif. Seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala
2. Zona kuning
Zona kuning dengan kriteria jika terdapat satu sampai dengan lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
3. Zona oranye
Zona oranye dengan kriteria jika terdapat enam sampai dengan 10 rumah, dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
4. Zona merah
Zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian atau pemberlakuan PPKM tingkat RT mencakup:
a. Menemukan kasus supek dan pelacakan kontak erat.
b. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat.
c. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
d. Melarang kerumunan lebih dari tiga orang.
e. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00.
f. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
Penerapan PPKM Mikro juga dibarengi dengan pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, berupa beras untuk masyarakat desa Zona Merah, dan pemberian bantuan masker kain sesuai standar untuk seluruh masyarakat kelurahan.
Pelaksanaan dan penyaluran bantuan beras dan masker akan dikoordinasikan oleh TNI/ Polri di tingkat Polsek dan Koramil. Penerapan PPKM Mikro dilaksanakan oleh Pos Jaga Desa/Kelurahan yang berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, serta koordinasi dengan TNI dan Polri.**
