Bandung, bewarajabar.com – Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Ahmad Dofiri M.Si dan Wakapolda Jabar mendampingi Gubernur Jabar, Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Prov. Jabar, serta diikuti secara virtual melalui aplikasi zoom clouf meetings oleh Polres Jajaran.
Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah yang penyebaran Covid-19 masih tinggi. Namun begitu, daerah yang miliki risiko tinggi atau zona merah di Jabar berkurang dari minggu sebelumnya. Saat ini, tinggal dua daerah yang masih berstatus zona merah, yakni Kabupaten Karawang dan Kota Depok.
“Jawa Barat reproduksinya rangking ketiga dibanding provinsi lainnya secara nasional, artinya penyebarannya masih luar biasa. Namun, setelah kemarin ada delapan zona risiko tinggi, sekarang tinggal dua,” kata Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum
usai rapat Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar, di Markas Polda Jabar, Selasa (22/12/2020).
Wagub Jabar yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat mengatakan, jelang libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, di beberapa titik masuk Jabar akan ada pos yang melakukan tes cepat antigen kepada para wisatawan yang datang ke wilayah ini.
“Jelang libur Natal dan Tahun Baru, kami akan melakukan operasi di empat titik masuk Jawa Barat, dan kami akan menyiapkan alat tes antigen. Kalau ada yang positif, kami akan kembalikan ke daerah asal,” ujar Wagub Jabar.
Berkenaan dengan, ekspor Jabar ditengah pandemi yang belum berlalu mencapai angka 17 persen. Konsekuensi dari peningkatan ekspor tersebut adalah kembali menggeliatnya perekonomian Tatar Pasundan, setelah sebelumnya mengalami penurunan.
“Ekspor kita masih nomor wahid hingga 17 persen. Konsekuensinya perekonomian kita menggeliat, meski belum sesuai dengan yang diharapkan,” paparnya.
Uu meminta masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta tidak berkerumun. Hal ini penting dilakukan sambil menunggu datangnya vaksin pada Januari 2021.
“Kita harus tetap disiplin protokol kesehatan sambil menunggu vaksin yang rencananya hadir di pertengahan Januari. Kami di Jawa Barat mendapatkan 15,4 juta dosis vaksin, sementara kebutuhannya 30,4 juta dosis. Untuk menambah yang setengahnya lagi kita akan antisipasi dengan cara-cara yang biasa kita lakukan. Presiden juga menginstruksikan untuk kabupaten/kota serta provinsi untuk anggaran belanja vaksin. Tapi kita akan menunggu dulu instruksi secara tertulia agar dapat mengambil kebijakan dengan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.*
