Kab. Garut, Bewarajabar.com – Anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin kembali menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika.
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan sebagai media Sosdap MPR RI berlangsung di Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Minggu pagi (30/11/2025).
Empat Pilar Kebangsaan MPR RI sendiri adalah empat pilar yang menjadi dasar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Keempat pilar tersebut adalah, Pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara Republik Indonesia.
Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa.
Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman.
Serta keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang menekankan kesatuan dan integritas wilayah negara.
“MPR RI terus melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan sosialisasi empat pilar kebangsaan, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” terang legislator PAN asal Dapil Jabar XI.
Dikatakan Hoerudin, tujuan dilakukan sosialisasi agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang empat pilar kebangsaan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan NKRI.
“Empat pilar MPR ini menjadi pedoman bagi MPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu mengubah atau menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan garis-garis besar haluan negara, memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, serta mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya,” papar Hoerudin yang juga anggota Komsi X DPR RI.
Ditegaskannya, dengan empat pilar ini MPR RI dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien, serta menjaga stabilitas dan kemajuan negara Republik Indonesia. (*)
