Bandung, BewaraJabar — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Kamis 30 Desember 2021.
Selain Pemkot Bandung, LHP tersebut juga diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah Jawa Barat juga mendapat LHP Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi.
Penyerahan LHP untuk Kota Bandung diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana bersama Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Jalan Moh. Toha, Kota Bandung, Kamis 30 Desember 2021.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Agus Khotib menyampaikan, alasan pemeriksaan ini adalah dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Covid-19, dan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Kemudian, pelaksanaan vaksinasi tersebut belum mencapai target seperti yang telah ditetapkan karena terdapat kendala dan permasalahan.
“Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Tahun Anggaran 2020,” katanya.
Menurut Agus, sasaran pemeriksaan kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan, yakni upaya pemerintah daerah dalam pengalokasian dan pendistribusian vaksin dan logistik, serta sarana dan prasarana vaksinasi covid 19, dan upaya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi Covid-19.
“Ada dua kriteria pemeriksaan, pertama upaya pemerintah daerah untuk alokasi dan distribusi vaksin Covid-19, logistik dan sarana prasarana telah memadai. Kedua pemerintah daerah telah melaksanakan pelayanan vaksinasi Covid-19 secara memadai,” ucapnya.
Agus pun menyampaikan hal-hal positif yang telah dilakukan para penerima LHP, yakni telah melakukan tata kelola penyimpanan dan pendistribusian vaksin, logistik dan sarana vaksinasi Covid-19 yang baik untuk memastikan kualitas vaksin.
Kemudian, telah menyosialisasikan pesan kunci yang mendorong, memotivasi masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinasi Covid-19.
Sedangkan hal-hal yang perlu diperbaiki, di antaranya pencatatan vaksin dan logistik vaksinasi dalam aplikasi SMILE atau Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik belum akurat.
“Lalu, pelayanan vaksinasi Covid-19 belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan vaksinasi Covid-19 dan SOP tentang edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan pascavaksinasi di lokasi pelayanan vaksinasi belum disusun oleh masing-masing pemerintah daerah,” katanya.
“BPK menyimpulkan bahwa efektivitas pada pelayanan vaksinasi Covid-19 ini dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan tadi dan kami mohon permasalahan tersebut untuk segera diperbaiki,” pesan Agus.
Sementara itu, Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengucapkan terima kasih atas penyerahan LHP tersebut, serta akan menindaklanjuti hal yang harus diperbaiki dalam hasil dari LHP terkait vaksinasi Covid-19 tersebut.
“Insyaallah kami akan menindaklanjuti hasil LHP, kami beranggapan bahwa memang vaksinasi adalah salah satu ikhtiar kita menyelesaikan pandemi covid-19,” katanya.
“Tadi disampaikan dari jumlah penduduk 2,5 juta, kami harus memberikan vaksin kepada 1.952.358 warga. Alhamdulillah untuk dosis pertama kami sudah mencapai 102%. Kemudian dosis keduanya kita sudah 90, 12% (data per 29 Desember 2021),” lanjutnya.
Yana juga menyampaikan, saat ini Kota Bandung tengah melakukan vaksinasi kepada anak usia 6-11 tahun dengan target sekitar 235.000 anak, dengan sasaran ke sekolah dan sudah 20 persen dilakukan.
Meski pun di sekolah tersebut ada yang bukan warga Kota Bandung tetapi karena ingin membentuk herd immunity di tempat aktivitasnya, mereka juga divaksin.
Selain itu, Yana menyampaikan untuk penyimpanan vaksin, saat ini telah memiliki storage untuk vaksin itu sehingga kualitasnya tetap terjaga. Karena membutuhkan suhu dan tempat yang khusus, serta sekitar 1.000 vaksinastor
“Sehingga percepatan kami bisa lakukan, kemudian kerja sama dengan berbagai pihak termasuk TNI Polri dan beberapa komunitas, instansi lain. Sehingga kami bisa mengejar cukup cepat proses vaksinasi di kota Bandung,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan hal-hal yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD bersama Pemkot Bandung, karena keseriusan dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19.
“Kami di lapangan, melakukan kunjungan ke berbagai tempat mau pun komunitas, dalam pelaksaan vaksinasi ada yang dilaksanakan pemerintah. Ada juga masyarakat, termasuk komponen vertikal, TNI, Polri dan lainnya,” katanya.
“Setelah mendapat informasi dari BPK, ada terkait catatan vaksin dan logistik, lalu pelayanan vaksinasi yang belum sesuai, kemudian SOP tentang edukasi dan sosialisasi tentang protokol kesehatan pasca vaksinasi belum disusun, Ini menjadi bahan kami di Dewan untuk melakukan supervisi atau pengawasan,” lanjutnya.
