Bandung,bewarajabar.com – Penyidik Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jabar bersama Penyidik dari Kanwil DJP Jawa Barat I, melaksanakan penyerahan tahap dua terkait proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan 4 orang tersangka, AAP alias A, AS alias DAS, AP dan R, Senin, (18/11/2019).
REKOMENDASI
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, SIK, memaparkan, empat orang tersangka tersebut, diduga kuat telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, yaitu dengan sengaja menerbitkan dan mengedarkan serta menjual faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
Menurut Kabid Humas, para tersangka diancam pidana menurut Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan jumlah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 98,059,726,832.-
Kewenangan yang diatur dalam KUHAP dan PERKAP No. 6 Tahun 2010, katanya, Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jabar berperan dalam melakukan pendampingan dan pemberian bantuan teknis. Diantaranya atas kewenangan upaya paksa berupa membawa
saksi, penangkapan dan penahanan tersangka, penyitaan, penggeledahan atau bantuan teknis lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan permohonan penyidik Kanwil DJP Jawa Barat I, Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jabar telah melakukan penahanan tersangka sejak tanggal 19 September 2019, penahanan telah diperpanjang sesuai surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Proses koordinasi dan kerjasama antara Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jabar bersama Kanwil DJP Jawa Barat I yang telah berjalan selama ini, merupakan wujud sinergitas pelaksanaan penyidikan antara PPNS Ditjen Pajak dengan Penyidik Polri.
” Sebagaimana telah diamanahkan dalam PERKAP No. 6 Tahun 2010, dengan berlandaskan pada asas kebersamaan, akuntabilitas, professional serta efektif dan efisien,” papar Trunoyudo.
Sebagaimana telah dimaklumi, penerimaan perpajakan memegang kontribusi utama dalam APBN kita, sehingga Polri berkomitmen untuk mendukung upaya yang dilakukan
Ditjen Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya melalui upaya penegakan hukum berupa penyidikan yang dilakukan dengan bersinergi bersama unsur kepolisian dan kejaksaan. (Bully Tarongkeng)
