Bewarajabar | Bandung – Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung menghadiri undangan Pengurus DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bandung periode 2021-2026, bertempat di Pendopo Kota Bandung, Selasa, (27/7/2022).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Dr. Edwin Senjaya, S.E., M.M. Turut hadir, Anggota DPRD Kota Bandung yakni drg. Susi Sulastri, Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I., M.Sos., Hj. Siti Nurjanah, S.S., drg. Maya Himawati, Sp.Ort., Nunung Nurasiah, S.Pd., Hj. Nenden Sukaesih, S.E., dan Dr. Rini Ayu Susanti, S.E., M.Pd.
Selain itu, ada pula Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Anggota DPRD Jawa Barat Hj. Siti Muntamah dan Wakil Ketua DPD KPPI Jawa Barat, Hj. Cucu Sugiarti.
Edwin Senjaya menyampaikan, KPPI Kota Bandung bisa menjalankan beberapa peran penting dalam dunia politik. Kontribusi perempuan bukan hanya seluas ruang lingkup Kota Bandung, tetapi juga bisa menjangkau ke permasalahan global.
Ketua DPC KPPI Kota Bandung Rieke Suryaningsih menuturkan, sampai saat ini keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bandung baru terisi 8 kursi dari target 15 kursi. KPPI hadir sebagai forum yang akan terus menebarkan edukasi positif terkait pentingnya kontribusi perempuan di tengah pembangunan.
Rieke menjelaskan, partisipasi perempuan dalam politik perlu terus didorong, terlebih dengan partisipasi perempuan di Kota Bandung masih 16 persen.
Melalui Kaukus Perempuan Politik Indonesia, maka kaum perempuan di partai politik dapat semakin bersinergi.
“Jadi kaum perempuan di partai politik bertambah sinerginya, sering diskusi, saling bantu dan sharing bersama,” ucapnya.
Dengan adanya sinergi dan kekompakan kaum perempuan di partai politik, maka akan menjadi semangat baru dan menimbulkan percaya diri yang tinggi. Rieke menerangkan bahwa banyak hambatan bagi perempuan untuk maju. Terlebih dengan dominasi laki-laki di dunia politik.
Sebenarnya, kata Rieke, banyak perempuan yang ingin mengambil peran dalam politik. Tetapi masih terhalang dengan beberapa kendala.
“Rencananya kami akan melakukan sosialisasi KPPI sampai ke tingkat kecamatan. Kami juga akan membuat focus group discussion (FGD) mengenai topik soal mengapa perempuan kerap sulit terjun ke dunia politik? Apakah perempuan itu seringnya hanya dijadikan sebagai ‘boneka’ atau memang kita dari perempuan yang SDM-nya kurang,” tutur Rieke.
Oleh karena itu, ia mendorong agar KPPI disosialisasikan di setiap dapil di Kota Bandung, dengan harapan kaum perempuan semakin melek politik.
“Itu merupakan tantangan, dan rencananya akan dilakukan sosialisasi di 6 dapil di Kota Bandung dengan harapan berhasil,” ucapnya.
Ia menuturkan bahwa KPPI menargetkan 30 persen partisipasi perempuan pada politik di Kota Bandung. Partisipasi perempuan di politik untuk Jawa Barat saat ini masih 20 persen dan Kota Bandung baru 16 persen.
“Paling tidak kita meningkatkan SDM-nya, mudah-mudahan masyarakat lebih memilih perempuan sebagai bentuk partisipasi di dunia politik,” ujarnya.
