Bandung, Bewarajabar.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat mendorong insan pers mengambil peran lebih aktif dalam mencegah kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ancaman ini semakin perlu diwaspadai karena teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk meniru wajah dan suara seseorang sebagai bagian dari modus penipuan.
Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, menegaskan bahwa tanggung jawab pers tidak cukup hanya memberitakan kasus setelah kejahatan terjadi.
Jurnalis juga perlu membantu masyarakat mengenali ancaman digital, memeriksa kebenaran informasi, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap manipulasi berbasis teknologi.
Pernyataan tersebut disampaikan Tantan dalam Bandung Digital Safety Forum 2026 di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan yang digagas PWI Jawa Barat bersama komunitas Jurnalis Hukum Bandung (JHB) itu bertujuan memperkuat literasi, perlindungan, dan kepercayaan publik di ruang digital.
“Sekarang ada social engineering yang memanfaatkan AI. Suara bahkan wajah seseorang bisa ditiru, sehingga masyarakat berpotensi tertipu,” kata Tantan.
Perkembangan teknologi tersebut menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat. Konten berupa suara, foto, atau video yang terlihat meyakinkan belum tentu autentik.
Dalam kondisi tertentu, materi yang telah dimanipulasi dapat digunakan untuk membangun kepercayaan korban sebelum pelaku menjalankan aksinya.
Karena itu, penguatan literasi digital dan verifikasi informasi menjadi bagian penting dalam menghadapi kejahatan yang memanfaatkan kecerdasan buatan.
PWI Jabar Soroti Ancaman Penipuan Berbasis AI
Pemanfaatan AI memberikan berbagai kemudahan, mulai dari pengolahan informasi hingga pembuatan konten digital.
Namun, teknologi yang sama juga dapat disalahgunakan untuk memanipulasi identitas dan memperdaya masyarakat.
Salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah social engineering, yakni manipulasi psikologis yang dilakukan untuk membuat seseorang percaya, memberikan informasi, atau melakukan tindakan tertentu sesuai keinginan pelaku.
Dengan bantuan AI, pelaku berpotensi membuat tiruan suara atau wajah yang menyerupai orang yang dikenal korban. Materi tersebut dapat digunakan untuk membangun situasi mendesak, meminta uang, atau mendorong korban mengambil keputusan tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Ancaman ini tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial. Konten hasil manipulasi juga berpotensi merusak reputasi, memicu kesalahpahaman, dan menimbulkan persoalan sosial ketika informasi palsu dipercaya sebagai kenyataan.
Ketua JHB, Suyono Widik, mengatakan Bandung Digital Safety Forum 2026 diselenggarakan sebagai respons terhadap meningkatnya perhatian terhadap kejahatan digital yang memanfaatkan teknologi AI.
Forum tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko di ruang digital sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman.
Menurut pendekatan yang diusung dalam kegiatan tersebut, perlindungan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknologi.
Kesadaran pengguna dalam memeriksa informasi, menjaga data pribadi, dan memastikan identitas pihak yang berkomunikasi juga menjadi bagian penting dari pencegahan.
Masyarakat perlu berhati-hati ketika menerima permintaan uang, kode verifikasi, data pribadi, atau tindakan mendesak yang mengatasnamakan keluarga, rekan kerja, maupun pejabat tertentu.
Konfirmasi melalui nomor telepon atau saluran komunikasi yang telah diketahui sebelumnya dapat menjadi langkah awal untuk memastikan kebenaran permintaan tersebut.
Pers Diminta Menjadi Benteng Terakhir Melawan Hoaks
Di tengah derasnya arus informasi digital, pers memiliki tanggung jawab menjaga akurasi pemberitaan.
Informasi yang cepat menyebar tidak selalu benar, sementara konten yang tampak autentik belum tentu berasal dari sumber yang dapat dipercaya.
Tantan Sulthon Bukhawan menilai tantangan tersebut semakin kompleks di tengah maraknya hoaks dan fenomena post-truth, ketika persepsi atau keyakinan seseorang dapat lebih memengaruhi penilaian dibandingkan fakta yang telah diverifikasi.
“Saya menganggap pers menjadi benteng terakhir bagaimana kita menangkal hoaks,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya verifikasi sebagai landasan kerja jurnalistik, terutama ketika redaksi berhadapan dengan materi digital yang belum jelas sumber dan keasliannya.
Wartawan perlu memastikan asal-usul informasi, meminta konfirmasi kepada pihak terkait, serta memeriksa konsistensi keterangan sebelum memublikasikan suatu peristiwa.
Foto, rekaman suara, dan video yang beredar di media sosial juga tidak semestinya langsung diperlakukan sebagai bukti yang memastikan sebuah kejadian. Jika terdapat kejanggalan atau indikasi manipulasi, redaksi perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Langkah tersebut penting untuk mencegah media menjadi saluran penyebaran informasi yang menyesatkan, baik karena kesalahan verifikasi maupun karena penggunaan materi manipulatif sebagai sumber pemberitaan.
Selain melakukan verifikasi, pers dapat berkontribusi melalui berita edukatif yang menjelaskan cara kerja modus penipuan, ciri-ciri permintaan mencurigakan, dan langkah yang bisa dilakukan masyarakat ketika menerima pesan yang meragukan.
Dengan demikian, fungsi pers tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai suatu kasus. Pemberitaan yang akurat dan memberikan konteks juga dapat membantu masyarakat memahami risiko serta menentukan langkah yang lebih tepat.
Bandung Digital Safety Forum 2026 Dorong Literasi Digital
Ketua JHB Suyono Widik menjelaskan bahwa forum tersebut mengusung tema “Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan dan Transaksi Digital dan Penguatan Kepercayaan Publik”.
“Tujuannya menciptakan ekosistem digital yang aman di Kota Bandung, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan digital, terutama teknologi AI, dengan rasa aman,” ujar Suyono.
Tema tersebut menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital.
Di satu sisi, perkembangan AI membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas dan mempermudah aktivitas.
Di sisi lain, pengguna perlu memahami risiko ketika teknologi digunakan untuk memalsukan identitas, memanipulasi informasi, atau menjalankan penipuan.
Literasi digital karena itu perlu mencakup lebih dari sekadar kemampuan menggunakan aplikasi. Masyarakat juga perlu memahami cara melindungi informasi pribadi, mengenali komunikasi mencurigakan, dan memeriksa kebenaran pesan sebelum mengambil tindakan.
Dalam transaksi digital, misalnya, pengguna perlu memastikan identitas penerima dan memeriksa kembali detail pembayaran sebelum mengirimkan uang.
Jika menerima instruksi transaksi yang tidak biasa dari seseorang yang dikenal, konfirmasi melalui saluran komunikasi lain dapat membantu mengurangi risiko penipuan.
Sementara itu, apabila menemukan konten yang diduga hasil manipulasi AI, masyarakat sebaiknya tidak langsung menyebarkannya.
Pemeriksaan sumber dan konteks diperlukan agar konten yang belum terverifikasi tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Upaya edukasi tersebut membutuhkan keterlibatan media, pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat secara berkelanjutan.
Wali Kota Bandung Apresiasi Penyelenggaraan Forum
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum 2026 yang digagas PWI Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung.
Farhan tidak dapat hadir secara langsung karena memiliki agenda kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Serang, Banten.
Meski demikian, ia berharap kegiatan tersebut berlangsung lancar dan mampu meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga keamanan ruang digital.
Dukungan tersebut sejalan dengan kebutuhan memperkuat edukasi masyarakat di tengah berkembangnya penggunaan teknologi digital dan AI.
Keamanan ruang digital tidak hanya menyangkut kemampuan mendeteksi konten palsu, tetapi juga perlindungan data, keamanan transaksi, dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang mereka terima.
Karena itu, forum lintas sektor diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan pemahaman mengenai langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dukungan Lintas Sektor untuk Memperkuat Keamanan Digital
Bandung Digital Safety Forum 2026 mendapat dukungan dari berbagai unsur pemerintah, perbankan, regulator, dan dunia usaha.
Pihak-pihak yang disebut memberikan dukungan meliputi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Sumedang, BRI, Dinas Perhubungan Jawa Barat, bank bjb, Bank Indonesia (BI), BJB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MUJ, dan Semen Kujang.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi digital, mendorong keamanan transaksi, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap risiko kejahatan berbasis AI.
Kolaborasi diperlukan karena penipuan digital dapat melibatkan berbagai aspek, mulai dari manipulasi identitas dan komunikasi hingga penyalahgunaan informasi serta transaksi keuangan.
Masing-masing pihak memiliki peran yang dapat saling melengkapi. Media menyampaikan informasi dan edukasi, lembaga keuangan memperkuat kewaspadaan dalam transaksi, regulator menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, sedangkan pemerintah dan masyarakat berperan dalam membangun lingkungan digital yang lebih aman.
Verifikasi Jadi Kunci Menghadapi Kejahatan Digital Era AI
Pesan utama Bandung Digital Safety Forum 2026 adalah pentingnya membangun kewaspadaan bersama terhadap penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan.
Masyarakat perlu memahami bahwa suara yang terdengar familier atau wajah yang tampak meyakinkan belum tentu membuktikan identitas seseorang. Permintaan uang atau informasi sensitif yang disampaikan secara mendesak perlu diperiksa melalui saluran komunikasi yang dapat dipercaya.
Di sisi lain, insan pers dituntut menjaga akurasi dan tidak terburu-buru menyebarkan materi digital yang belum terverifikasi.
Dorongan PWI Jawa Barat agar pers mengambil peran aktif dalam pencegahan kejahatan digital menempatkan edukasi publik sebagai bagian penting dari tanggung jawab jurnalistik.
Melalui pemberitaan yang akurat, pemeriksaan fakta, dan kolaborasi lintas sektor, masyarakat diharapkan semakin siap menghadapi risiko manipulasi digital tanpa kehilangan manfaat yang ditawarkan perkembangan teknologi AI.
