Bewarajabar | Bandung Tahun 2023 sudah bergulir lebih dari 60 hari, tetapi kegiatan yang mempergunakan dana APBD masih lesu, tidak terkecuali di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
Sekretariat DPRD Provinsi Jabar pada tahun anggaran 2023 mengelola APBD senilai lebih dari setengah triliun rupiah, tepatnya Rp575.927.353.080.
Mengingat besarnya APBD yang dikelola Sekretariat DPRD Provinsi Jabar, kabar minor pun menyeruak, katanya APBD didepositin itu, didepositin dulu baru dipergunakan.
Anggota DPRD Jabar H Pepep Saepul Hidayat S.Ikom saat ditanya panjang lebar soal kabar miring itu hanya menjawab singkat masuk kas daerah.
“Masuk kas daerah, kang, tidak mungkin masuk rekening pribadi,” katanya.
Kasubag Humas Protokol dan Publikasi M Hafidz SH juga membantah kabar minor itu.
“Uang itu adanya disana (Gedung Sate). Kalau perlu, baru kita mengajukan kesana,” katanya.
Soal kenapa Advetorial Sekretariat DPRD Provinsi Jabar belum juga bergulir, Hafidz mengatakan keterlambatan hanya teknis.
“10 bulan dengan nilai yang sama dengan 12 bulan,” ungkapnya.
Soal berapa pagu anggaran untuk kerjasama media kata Hafidz tahun anggaran 2023 ini nilainya turun.
“Tahun kemarin Rp5 miliar tahun ini hanya tersisa Rp3,9 miliar,” ungkapnya.
Terkait duit Rp113 miliar yang mata anggarannya bernama penyusunan bahan komunikasi dan publikasi, Hafidz berkata seperti ini.
“Anggaran itu bukan kerjasama media saja,” jelasnya.
Disoal anggaran untuk apa saja, Hafidz yang juga menjabat sebagai Koordinator Tata Usaha Pimpinan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menjelaskan ini.
“Anggaran itu meliputi gaji pegawai, Sosper (sosialisasi perda) dan kerjasama media,” terangnya.
Soal kenapa masih ada gaji pegawai di anggaran itu, Hafidz bilang teman-teman di humas.
Adapun kenapa tidak disatukan saja dengan tunjangan ASN, Hafidz sepertinya masih menerangkan hal yang di atas.
“Anggarannya ada di Persidangan dan Perundang-undangan, di Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, umum juga ada untuk gaji itu,” pungkasnya.
