Bandung, Bewarajabar.com – Fraksi Partai Golkar, menyampaikan Pandangan Umum terhadap Penjelasan Wali Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat, 28 Juni 2024.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., serta dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Bandung, dan juga Plh Sekda Kota Bandung Hikmat Ginanjar.
Fraksi Partai Golkar menyoroti beberapa hal terkait dengan Indikator Ekonomi Makro Kota Bandung. Fraksi Partai Golkar berharap Pemerintah Kota Bandung untuk lebih mengoptimalkan lagi ikhtiarnya dalam hal:
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perlu adanya langkah terobosan dalam menyusun program yang relevan;
2. Angka kemiskinan dan Angka Pengangguran Terbuka. Angka yang terpampang di dokumen laporan keuangan realisasi APBD 2023 menyebutkan Penduduk Miskin Kota Bandung per-Maret 2023 berjumlah 102,80 ribu orang.
Fraksi Partai Golkar berharap adanya iklim investasi yang kondusif dan mampu menciptakan lapangan kerja yang relevan;
3. Fraksi Partai Golkar sangat maklum bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada Tahun 2023 tumbuh agak lambat, yaitu 5,07 %, karena efek berantai dari dampak Covid masih berlangsung. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan secara simultan.
Fraksi Partai Golkar secara saksama mencermati isi dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBD 2023. Fraksi Partai Golkar pun melihat beragam upaya dalam gerak laju pembangunan telah dilakukan, dan tentunya Fraksi Partai Golkar sangat menghargai itu semua termasuk adanya laporan realisasi APBD sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah yang memperlihatkan prinsip transparan dan akuntabel.
Secara keseluruhan tercermin berbagai upaya pemerintah kota Bandung untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang sepadan dengan situasi dan kondisi masyarakat terutama dalam mempertimbangkan daya ungkit finansial daerah.
Pembangunan adalah resultan kegiatan dan program pemerintah berserta stakeholder lainnya yang bertujuan membantu masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi politik, dan mewujudkan masyarakat yang lebih baik di masa depan.
Oleh karena itu diperlukan adanya acuan, pedoman, dan koridor yang jelas, tegas, terperinci, tetapi juga bersifat dinamis dikarenakan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dilakukan sambil berjalan ke depan yang sudah barang tentu akan ada hal-hal baru yang terjadi dan mau tidak mau pembangunan pun harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman. Di sini tampaknya kolaborasi berbagai lini dilakukan secara simultan dan berkesinambungan.
Fraksi Partai Golkar pada dasarnya selalu mendukung seluruh kebijakan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, terutama yang dapat mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan zaman semakin hari semakin berat, dengan beragam permasalahan.
Ada kalanya yang lama belum terselesaikan kemudian muncul masalah-masalah baru. Dalam pemahaman Fraksi Partai Golkar, untuk dapat terjadi pembangunan yang positif dan berkesinambungan, maka diperlukan filterisasi dari hambatan dan tantangan serta meninjau pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah dilakukan.
Fraksi Partai Golkar berharap, semoga laporan pertanggungjawaban ini sesuai dengan regulasi dan pedoman aturan keuangan, dan menjadi ikhtiar terbaik yang dilakukan dengan goodwill dan rasa amanah sepenuh hati.
