Bandung, Bewarajabar.com – Anggota DPRD Kota Bandung menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tingkat Kecamatan Bojongloa Kaler Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar pada Senin (9/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah anggota DPRD Kota Bandung, di antaranya Christian Julianto Budiman, H. Soni Daniswara, S.E., Agus Hermawan, S.A.P., serta Andri Gunawan, S.Ak., S.M. Musrenbang ini menjadi forum penting dalam merumuskan arah pembangunan wilayah untuk penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2027.
REKOMENDASI
Dalam penyampaiannya, Soni Daniswara menyoroti data Laci RW (Layanan Catatan dan Informasi Rukun Warga) yang menunjukkan bahwa Kecamatan Bojongloa Kaler masuk dalam kategori tingkat kemiskinan I di Kota Bandung. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius semua pihak.
“Dari data ini, harus menjadi perhatian kita semua. Upaya dan ikhtiar supaya bisa keluar dari zona tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama,” ujar Soni.
Menurutnya, penanganan kemiskinan memerlukan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, Christian Julianto Budiman menyampaikan bahwa tema RKPD yang diusung sangat menantang dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia menilai bahwa pengembangan pariwisata kota tidak hanya sebatas hiburan, tetapi juga harus berbasis potensi lokal.
“Pariwisata kota bukan sekadar senang-senang. Kampung toleransi yang terdapat di Bojongloa Kaler bisa menjadi daya tarik wisata karena memiliki keunikan yang diminati,” kata Christian.
Ia berharap potensi tersebut dapat dikembangkan secara terencana sehingga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Agus Hermawan menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di wilayah Bojongloa Kaler. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah penguatan sektor UMKM kreatif.
“UMKM kreatif bisa kita akomodir melalui pelatihan-pelatihan yang menunjang keterampilan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Agus, pemberdayaan UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Andri Gunawan menambahkan bahwa pelaksanaan Musrenbang sejalan dengan filosofi masyarakat Sunda yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Ia menilai pendekatan berbasis kearifan lokal masih relevan dalam proses perencanaan pembangunan.
“Orang Sunda menyelesaikan persoalan sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku. Kesejahteraan pegawai juga perlu menjadi perhatian agar pelayanan kepada warga bisa lebih optimal,” katanya.
Ia menilai peningkatan kesejahteraan aparatur akan berdampak pada kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah.
Dalam Musrenbang tersebut, DPRD Kota Bandung menyatakan akan mengawal sebanyak 145 usulan yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). DPRD juga mengimbau agar pemerintah berhati-hati dalam memilih pelaksana kegiatan pembangunan di wilayah, guna memastikan program berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
