Sukabumi, Bewarajabar.com – Ketua Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Raudlatul Akbar Kabupaten Sukabumi Dodi Mubarok, angkat bicara terkait pemberitaan yang dinilai menyudutkan dirinya.
Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) I itu, menyebut jika Ia menerima kiriman berupa potongan berita melalui pesan singkat pada Senin, 9 Maret 2026 sekitar pukul 09.53 WIB, dari nomor yang mengatasnamakan media pembuat berita.
Di media itu, kata Dodi, tertulis Judul “Ketua PKBM Raudlatul Akbar Mengaku Lakukan Pungli Untuk Pemerataan.”
“Saya menerima pesan dari salah satu media. Ketika saya buka dan membaca isi berita tersebut, saya merasa pemberitaan itu menyudutkan saya dengan tuduhan adanya pungutan liar dan pengondisian terhadap media,” ujar Dodi dalam keterangan, Senin (9/3/2026).
Menurut Dodi, dana yang disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut sebenarnya merupakan anggaran dari para kepala PKBM yang telah direncanakan sebelumnya untuk kegiatan organisasi. Anggaran tersebut, kata dia, telah diajukan melalui sistem ARKAS dan disahkan oleh dinas terkait untuk pelaksanaan kegiatan dalam beberapa bulan ke depan.
“Dalam satu semester ada banyak kegiatan, baik di tingkat wilayah maupun tingkat kabupaten. Kami hanya membantu memfasilitasi agar seluruh PKBM dapat menggunakan dana yang telah dialokasikan dan disahkan sesuai peruntukannya,” jelasnya.
Terkait isu yang menyebut dirinya berada di dunia jurnalistik untuk kepentingan tertentu, Dodi juga memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa keterlibatannya di media bukan sebagai wartawan, melainkan sebagai salah satu dari pemilik dari media online.
“Saya faham cara kerja media massa karna saya juga salah satu pemilik media online. Namun Itu jauh sebelum saya menjabat sebagai Kepala PKBM maupun Ketua Korwil. Jadi keberadaan saya di media tidak ada kaitannya dengan perlindungan diri,” tegasnya.
Dodi menambahkan bahwa ketertarikannya pada dunia jurnalistik lebih didasari oleh minat dan hobi sejak lama.
Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.
“Tidak ada manusia yang kebal hukum. Jika memang ada kesalahan, tentu harus diproses sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dodi menegaskan bahwa posisinya di media tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadi maupun sebagai alat perlindungan hukum.
“Keberadaan saya di media bukan untuk kepentingan apa pun. Karna siapapun yang berbuat salah, tetap harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, tanpa melihat jabatan atau golongan,” katanya.
Mengenai hubungan dan komunikasi dengan insan pers, Dodi menegaskan bahwa dirinya selalu bersikap terbuka dan kooperatif. Ia juga tidak pernah menutup diri jika ada media yang ingin melakukan konfirmasi terkait sekolah yang dikelolanya maupun PKBM di wilayah koordinasinya.
“Karena saya juga memahami dunia media, saya paham tentang kode etik jurnalistik serta tugas dan wewenang rekan-rekan jurnalis. Tidak mungkin saya tidak kooperatif jika ada hal yang dipertanyakan,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa terkadang banyaknya pesan yang masuk membuat beberapa pesan belum sempat dibalas secara cepat.
“Kadang pesan yang masuk cukup banyak, sehingga tertumpuk. Ada juga yang sudah saya buka, tetapi belum sempat dibalas karena ada panggilan telepon atau kegiatan lain,” tambahnya.
Sebagai penutup, Dodi menegaskan bahwa dirinya juga selalu mengingatkan para kepala PKBM di wilayahnya untuk menghormati kerja jurnalistik serta bersikap terbuka terhadap media.
“Saya selalu menekankan kepada rekan-rekan kepala PKBM agar menghargai dan bersikap kooperatif ketika ada pertanyaan atau kunjungan dari rekan-rekan media,” pungkasnya.
