Bandung, Bewarajabar.com – Pemeriksaan dua saksi dari pihak PT Fiako Enjiniring Indonesia (PT FEI) dalam perkara perselisihan hubungan industrial dengan mantan karyawannya, Firman Perkasa Yudha, di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, Senin (9/11/2026), mengungkap sejumlah persoalan yang masih diperdebatkan kedua belah pihak.
Dalam persidangan perkara Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Bdg tersebut, majelis hakim menggali keterangan terkait alasan pengunduran diri Firman, keberadaan peraturan perusahaan, mekanisme pengupahan, hingga hak-hak ketenagakerjaan yang menjadi pokok gugatan.
REKOMENDASI
Pihak PT FEI menghadirkan Direktur Keuangan Adrian Priyana dan Manajer Keuangan Hesti Johan sebagai saksi. Keduanya dimintai keterangan di hadapan majelis hakim yang dipimpin Dr. Ronald Salnofri BYA, didampingi hakim anggota Dr. Suratno dan Ansharul Haq Syamsul, S.H., M.H.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan adalah alasan Firman mengundurkan diri dari perusahaan. Ketika pertama kali ditanya mengenai persoalan tersebut, saksi menyatakan tidak mengetahui secara pasti.
Setelah mendapat sejumlah pertanyaan lanjutan, saksi kemudian menyebut Firman mengundurkan diri karena merasa kurang nyaman bekerja di perusahaan.
Namun, ketika majelis hakim meminta penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab ketidaknyamanan tersebut, saksi tidak dapat memberikan keterangan lebih jauh.
Persoalan ini menjadi salah satu bagian yang disoroti tim kuasa hukum Firman karena berkaitan dengan proses berakhirnya hubungan kerja yang kini disengketakan di pengadilan.
Kuasa Hukum Firman Soroti Peraturan Perusahaan dan Pengupahan
Usai persidangan, Ketua Tim Kuasa Hukum Firman, Prana Yogaswara, S.H., menyampaikan bahwa terdapat sejumlah keterangan saksi yang menurutnya belum menjawab persoalan mendasar dalam hubungan kerja antara kliennya dengan PT FEI.
Salah satu yang dipertanyakan adalah keberadaan peraturan perusahaan sebagai pedoman dalam mengatur hubungan kerja, hak, dan kewajiban antara pekerja dengan pemberi kerja.
“Pertama, ketika kami mempertanyakan peraturan perusahaan, ternyata mereka tidak punya. Kedua, terkait pengupahan, ternyata mereka tidak mengacu pada SK Gubernur, tetapi berdasarkan instruksi dari pihak perusahaan,” ujar Prana.
Menurut Prana, persoalan tersebut penting untuk ditelusuri karena berkaitan dengan dasar penetapan upah serta ketentuan yang digunakan perusahaan dalam mengatur hubungan kerja karyawan.
Ia juga mengungkapkan bahwa proses yang berujung pada pengunduran diri Firman didahului pemanggilan dan pembicaraan dengan pihak perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan yang disampaikan kuasa hukum penggugat, Firman dihadapkan pada dua pilihan, yakni menerima pengurangan gaji atau mengundurkan diri.
“Sebelum pengunduran diri dilakukan, ternyata ada pemanggilan terlebih dahulu. Ada pembicaraan sebelumnya. Itulah asal mula pengunduran diri ini,” katanya.
Prana menjelaskan, Firman sempat memilih opsi pengurangan gaji. Namun, perkembangan selanjutnya justru berujung pada pengunduran diri yang kemudian menjadi bagian dari sengketa hubungan industrial.
Tim kuasa hukum juga mempertanyakan mekanisme penyampaian surat pengunduran diri Firman yang disebut diberikan kepada seseorang bernama Hardian.
Menurut Prana, penyerahan surat tersebut seharusnya melalui pihak yang secara struktural berada di atas Firman.
“Itu juga yang saya pertanyakan. Seharusnya melalui yang bersangkutan karena secara struktur berada di atasnya. Tetapi ternyata tidak demikian,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan adanya intimidasi dalam proses pengunduran diri, Prana tidak menyampaikan tuduhan secara pasti. Ia hanya membuka kemungkinan bahwa kliennya mengalami tekanan.
“Kalau intimidasi saya tidak terlalu yakin. Mungkin ada sedikit tekanan,” katanya.
Prana mengaku belum sepenuhnya puas dengan pemeriksaan dua saksi yang dihadirkan pihak perusahaan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum mendapatkan penjelasan memadai.
“Sebenarnya masih kurang juga. Tadi Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa keterangannya kurang terbuka,” ujarnya.
Dalam perkara tersebut, Prana didampingi tim kuasa hukum penggugat yang terdiri atas Dito Irawan, S.H., Krisna Anugrah, S.H., dan Rizky Wahyu Putra Pratama, S.H.
PT FEI Serahkan Penilaian Keterangan Saksi kepada Majelis Hakim
Di sisi lain, kuasa hukum PT FEI, Nurholis Fathur Rahman, menyatakan bahwa pemeriksaan saksi merupakan bagian dari tahapan hukum acara yang seluruh penilaiannya menjadi kewenangan majelis hakim.
“Kami dari kuasa hukum tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim. Seluruh proses yang sudah dilalui, mulai dari gugatan sampai pemeriksaan saksi hari ini, merupakan bagian dari hukum acara,” kata Nurholis.
Ia menilai keterangan yang disampaikan kedua saksi telah sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab mereka di bagian keuangan perusahaan.
“Menurut saya, jawabannya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari keuangan,” ujarnya.
Saat dimintai tanggapan mengenai penilaian bahwa saksi belum memberikan keterangan secara terbuka, Nurholis memilih tidak memberikan kesimpulan lebih jauh.
Menurutnya, penilaian terhadap keterangan saksi dan seluruh fakta yang muncul selama persidangan sepenuhnya berada di tangan majelis hakim.
“Sebagai kuasa hukum, saya tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang bukan menjadi kewenangan saya. Itu kembali kepada penilaian Majelis Hakim,” katanya.
Meski demikian, Nurholis mengaku cukup puas dengan jalannya pemeriksaan dua saksi yang dihadirkan pihak tergugat.
“Kalau kesimpulan saya, sebenarnya saya cukup puas terhadap persidangan hari ini,” ujarnya.
Gugatan Firman terhadap PT FEI Capai Sekitar Rp86 Juta
Perkara perselisihan hubungan industrial ini bermula dari gugatan Firman Perkasa Yudha terhadap PT Fiako Enjiniring Indonesia terkait berakhirnya hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.
Dalam gugatannya, Firman menuntut pembayaran pesangon serta kekurangan upah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp86 juta.
Persoalan mengenai alasan pengunduran diri, mekanisme pengupahan, dan keberadaan aturan internal perusahaan menjadi bagian dari hal-hal yang dipersoalkan dalam proses hukum tersebut.
Namun, seluruh dalil dan keterangan yang disampaikan masing-masing pihak masih harus dinilai berdasarkan alat bukti serta fakta persidangan.
Majelis hakim belum menjatuhkan putusan dalam perkara ini.
Sidang PHI Bandung Berlanjut 16 November 2026
Persidangan perkara Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Bdg selanjutnya dijadwalkan kembali pada Senin (16/11/2026).
Agenda sidang berikutnya adalah penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat.
Pada tahapan tersebut, kedua belah pihak akan menyampaikan rangkuman argumentasi berdasarkan gugatan, jawaban, alat bukti, serta keterangan saksi yang telah diperiksa selama persidangan.
Kesimpulan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan atas sengketa hubungan industrial antara Firman Perkasa Yudha dan PT Fiako Enjiniring Indonesia.
