BANDUNG, bewarajabar.com/ — Wakil Ketua Komisi III DPRD (Dewan Perwakikilan Rakyat Daerah) Kota Bandung, Agus Andi Setyawan, mendorong Pemerintah Kota Bandung memperkuat penanganan banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ia menilai, upaya mengatasi banjir tidak boleh hanya bersifat reaktif setiap kali musim hujan tiba.
Hal tersebut disampaikan Agus saat menjadi narasumber dalam talk show OPSI bertema “Baliho Tumbang hingga Banjir Mengintai, Seberapa Siap Bandung Hadapi Musim Hujan?” di Studio PRFM Bandung, Senin (05/10/2026).
Menurut Agus, persoalan banjir di Kota Bandung tidak cukup ditangani melalui perbaikan drainase dan pengerukan sedimentasi. Penanganannya juga harus mempertimbangkan tata ruang, perubahan fungsi lahan, serta kondisi kawasan Bandung Utara yang berperan sebagai daerah resapan air.
“Pembangunan ini banyak yang alih fungsi lahan dan sebagainya yang tidak sesuai dengan tata ruang RTRW kita. Contohnya resapan, sumber utama itu di Bandung Utara,” kata Agus.
Ia menjelaskan, persoalan di kawasan Bandung Utara tidak dapat dipisahkan dari kondisi wilayah sekitarnya. Kawasan tersebut memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, hingga Kabupaten Sumedang.
Menurutnya, pembangunan dan perubahan fungsi lahan di kawasan hulu berpotensi meningkatkan limpasan air menuju Kota Bandung saat hujan deras. Kondisi tersebut dapat menambah tekanan terhadap sungai, tanggul, dan sistem drainase di kawasan perkotaan.
Soroti Belum Adanya Rencana Induk Drainase
Agus juga menyoroti belum adanya rencana induk drainase yang dapat menjadi acuan komprehensif bagi penanganan banjir di Kota Bandung.
“Intinya Kota Bandung belum punya rencana induk drainase. Dari alokasi air dari utara ke selatan hingga ke kabupaten, batas tol, itu harus dioperasikan seperti apa, kemudian kolaborasi dengan Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Ia menilai, rencana induk drainase perlu disusun dengan pendekatan lintas wilayah. Pembenahan saluran air di Kota Bandung, kata dia, tidak akan optimal apabila tidak disertai pengelolaan aliran air dari wilayah hulu dan daerah sekitarnya.
Agus mencontohkan, persoalan banjir di sejumlah kawasan Kota Bandung juga berkaitan dengan kondisi infrastruktur dan aliran air di wilayah lain. Karena itu, penanganannya membutuhkan perencanaan terpadu dan tidak bisa dibebankan kepada satu daerah saja.
“Tidak bisa diselesaikan satu daerah semua,” tegasnya.
Ia pun mendorong kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta pemerintah daerah lain yang memiliki keterkaitan dengan sistem aliran air.
Kanal Selatan dan Pembenahan Infrastruktur
Selain persoalan tata ruang dan koordinasi lintas wilayah, Agus menilai infrastruktur pengendali banjir di Kota Bandung masih perlu dibenahi secara berkelanjutan. Penanganan sungai, drainase, dan pembangunan sodetan membutuhkan perencanaan yang terintegrasi agar mampu mengurangi risiko banjir.
Ia turut menyinggung gagasan pembangunan kanal selatan yang pernah direncanakan sekitar 2013. Menurutnya, gagasan tersebut berpotensi menjadi salah satu alternatif untuk mengendalikan aliran air. Jika direncanakan secara tepat, kawasan kanal juga berpeluang dikembangkan sebagai ruang publik atau destinasi wisata.
Di sisi lain, Agus mengkritik pola penanganan banjir yang cenderung meningkat menjelang dan selama musim hujan, sedangkan perhatian terhadap persoalan tersebut berpotensi berkurang ketika musim kemarau.
Padahal, pengerukan sedimentasi, pembersihan drainase, dan perbaikan saluran harus menjadi bagian dari pemeliharaan rutin. Langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup apabila tidak disertai penyelesaian akar persoalan, seperti tata ruang, perubahan fungsi lahan, dan pengelolaan aliran air lintas wilayah.
“Tidak menyelesaikan secara insidental, tapi betul-betul komprehensif,” ucapnya.
Agus berharap, seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan melalui perencanaan jangka panjang, pembenahan infrastruktur, serta penguatan koordinasi antardaerah.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, upaya mengurangi risiko banjir di Kota Bandung diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. *red














