Senin, November 16, 2026
Bewarajabar.com
  • Home
  • Bandung Raya
  • Bewara
    • BEWARA JABAR
    • BEWARA JATENG
    • BEWARA JATIM
  • Nasional
  • Regional
  • Peristiwa
  • Ekbis
  • Ragam
  • Infotainment
  • Pendidikan
  • Warta Sunda
No Result
View All Result
  • Home
  • Bandung Raya
  • Bewara
    • BEWARA JABAR
    • BEWARA JATENG
    • BEWARA JATIM
  • Nasional
  • Regional
  • Peristiwa
  • Ekbis
  • Ragam
  • Infotainment
  • Pendidikan
  • Warta Sunda
No Result
View All Result
Bewarajabar.com
No Result
View All Result
Home JOURNAL PARLEMEN

Fraksi NasDem DPRD Kota Bandung Soroti Penyertaan Modal Tirtawening Rp37,6 Miliar dan Empat Raperda

Admin 001 by Admin 001
21 Oktober 2026
in JOURNAL PARLEMEN
0
Share on FacebookShare on Twitter

BANDUNG, bewarajabar.com/ — Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).

Rapat paripurna dipimpin Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H. Rapat tersebut diikuti anggota DPRD Kota Bandung serta dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pimpinan kewilayahan.

REKOMENDASI

PWI Pokja Kota Bandung Periode 2026–2028 Siapkan Program Strategis, Sekretariat Mandiri Jadi Aspirasi

9 November 2026
Rendiana Awangga Dorong IKA Unpad Jadi Mitra Strategis Pembangunan Kota Bandung

Rendiana Awangga Dorong IKA Unpad Jadi Mitra Strategis Pembangunan Kota Bandung

1 November 2026

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandung Setujui Tiga Raperda, Soroti Pengelolaan Aset hingga Hunian Layak

20 Oktober 2026

Fraksi Golkar DPRD Kota Bandung Soroti Pengarusutamaan Gender, Rumah Susun, dan Pengelolaan Aset Daerah

19 Oktober 2026

Keempat Raperda yang dibahas merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II, yakni Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Raperda tentang Rumah Susun, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.

Fraksi NasDem menilai keempat Raperda tersebut memiliki relevansi strategis terhadap kebutuhan pembangunan Kota Bandung, mulai dari penguatan tata kelola aset dan badan usaha milik daerah, penyediaan hunian layak dan terjangkau, hingga mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Namun, Fraksi NasDem menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah tidak boleh sekadar memenuhi aspek administratif dan yuridis. Setiap regulasi harus memiliki arah kebijakan yang jelas, dapat dilaksanakan, terukur hasilnya, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penyertaan Modal Perumda Tirtawening Rp37,6 Miliar

Dalam pembahasan Raperda penyertaan modal Perumda Tirtawening, Fraksi NasDem mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan melalui penyertaan aset daerah.

Fraksi NasDem menilai Perumda Tirtawening memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah. Karena itu, penguatan modal perusahaan harus diarahkan pada pengembangan usaha, efektivitas pemanfaatan aset, dan peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Raperda, penyertaan modal direncanakan berupa tanah dengan luas keseluruhan 5.244 meter persegi dan nilai wajar sebesar Rp37.666.100.000.

Aset tersebut terdiri atas Stasiun Pompa Gumuruh di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, seluas 2.444 meter persegi dengan nilai Rp27.006.200.000; jalur pipa air limbah di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, seluas 410 meter persegi dengan nilai Rp4.637.100.000; serta Mata Air Citalaga di Jalan Terusan Sersan Bajuri, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, seluas 2.390 meter persegi dengan nilai Rp6.022.800.000.

Terhadap nilai tersebut, Fraksi NasDem meminta penjelasan mengenai dasar penetapan nilai wajar setiap aset, termasuk dokumen penilaian, tanggal dan metode penilaian, serta kepastian status kepemilikan dan legalitas tanah.

Fraksi NasDem juga merekomendasikan agar dokumen penilaian aset, dokumen legalitas kepemilikan, serta kajian ekonomi dan investasi disampaikan secara lengkap sebagai bahan pembahasan Raperda.

Selain kepastian nilai dan legalitas, Fraksi NasDem meminta kejelasan hubungan antara ketiga aset yang disertakan dengan kebutuhan operasional dan rencana pengembangan usaha Perumda Tirtawening. Pemerintah Kota Bandung bersama perusahaan juga diminta menyusun sasaran kinerja yang terukur, target pemanfaatan aset, serta mekanisme evaluasi berkala.

Fraksi NasDem turut menyoroti pengamanan aset setelah penyertaan modal dilakukan. Proses serah terima, pendaftaran hak atas tanah, sertifikasi, dan pencatatan aset harus dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan. Tanggung jawab pemeliharaan serta mekanisme pengawasan pemanfaatan aset juga perlu diperjelas.

Pada prinsipnya, Fraksi NasDem mendukung penguatan permodalan Perumda Tirtawening melalui penyertaan aset daerah. Namun, dukungan tersebut harus disertai kepastian legalitas dan kewajaran nilai aset, manfaat ekonomi dan operasional yang jelas, serta pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terkait Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi NasDem mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota Bandung dalam menyempurnakan regulasi pengelolaan aset daerah.

Perubahan tersebut dilatarbelakangi kebutuhan penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, sekaligus memperjelas pembagian kewenangan, mengoptimalkan pemanfaatan aset, mengendalikan beban pemeliharaan, dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski demikian, Fraksi NasDem mengingatkan bahwa optimalisasi aset tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan. Pengelolaannya harus tetap mengutamakan kepentingan publik, melindungi kekayaan daerah, serta memastikan setiap pemanfaatan memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

Fraksi NasDem menekankan pentingnya pembenahan inventarisasi aset, khususnya tanah dan bangunan, termasuk kelengkapan dokumen kepemilikan, kondisi fisik, pemanfaatan aktual, serta kesesuaian data administrasi dengan kondisi di lapangan.

Pemerintah Kota Bandung juga diminta memiliki peta aset yang membedakan aset untuk pelayanan publik, aset yang belum dimanfaatkan, dan aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah.

Selain itu, penyelesaian aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan lengkap, dikuasai pihak lain, atau berpotensi menimbulkan sengketa perlu menjadi prioritas.

Dalam hal optimalisasi pemanfaatan aset, Fraksi NasDem menilai setiap bentuk kerja sama, baik melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, maupun kerja sama penyediaan infrastruktur, harus didukung penilaian objektif dan perjanjian yang melindungi kepentingan daerah.

Fraksi NasDem juga meminta kejelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab para pejabat pengelola barang milik daerah. Pendelegasian kewenangan harus disertai pertanggungjawaban dan mekanisme pengawasan yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun kekosongan pengawasan.

Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pada Raperda tentang Rumah Susun, Fraksi NasDem mengapresiasi upaya pembaruan landasan hukum penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung. Raperda tersebut dirancang untuk menggantikan Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 dengan pengaturan yang lebih komprehensif.

Fraksi NasDem berpandangan bahwa rumah susun bukan sekadar solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan perkotaan, melainkan instrumen kebijakan perumahan yang harus menjamin akses terhadap hunian layak, aman, sehat, dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Keberhasilan kebijakan rumah susun, menurut Fraksi NasDem, tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang didirikan. Aspek keterjangkauan biaya, ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas lingkungan hunian, keberlanjutan pengelolaan, serta kepastian hukum bagi penghuni juga harus menjadi ukuran.

Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kota Bandung memperjelas pemetaan kebutuhan rumah susun, kriteria penerima manfaat, mekanisme seleksi penghuni, serta pengawasan agar fasilitas benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok sasaran.

Keterjangkauan biaya sewa, biaya layanan, dan pemeliharaan juga harus diperhitungkan agar tidak melampaui kemampuan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran program.

Selain itu, perencanaan lokasi pembangunan perlu mempertimbangkan akses transportasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, ruang terbuka, pusat kegiatan ekonomi, dan infrastruktur dasar. Kajian kelayakan lokasi, daya dukung lingkungan, serta konsultasi publik juga dinilai penting.

Fraksi NasDem turut menekankan perlindungan hak pemilik dan penghuni, transparansi pengelolaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), keterbukaan penggunaan dana pemeliharaan, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil dan mudah diakses.

Pengarusutamaan Gender Harus Berdampak Nyata

Sementara itu, terkait Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi NasDem menilai regulasi tersebut penting untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Menurut Fraksi NasDem, pembangunan yang berkualitas harus memberikan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara adil bagi seluruh masyarakat.

Karena itu, pengarusutamaan gender tidak boleh hanya menjadi urusan kelembagaan atau program pemberdayaan perempuan. Kebijakan ini harus tercermin dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.

Fraksi NasDem mengapresiasi pengaturan analisis gender dan Pernyataan Anggaran Gender dalam Raperda. Namun, penyusunan dokumen responsif gender tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif. Program harus didasarkan pada persoalan yang teridentifikasi, didukung data relevan, serta memiliki indikator keluaran dan hasil yang terukur.

Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan, termasuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), Tim Teknis, Focal Point Pengarusutamaan Gender, dan Tim Driver. Pembagian tugas, kapasitas aparatur, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pertanggungjawaban capaian program harus diperjelas.

Selain itu, ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia perlu diperkuat melalui sistem informasi yang terintegrasi, memiliki standar kualitas, dan diperbarui secara berkala. Data tersebut harus menjadi dasar penentuan prioritas program, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.

Fraksi NasDem juga mendorong pelibatan masyarakat secara bermakna dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Partisipasi tidak cukup sebatas kehadiran dalam sosialisasi atau konsultasi, tetapi harus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, mengusulkan solusi, memantau program, dan memberikan penilaian terhadap hasil kebijakan.

Di sisi pengawasan, Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kota Bandung menetapkan indikator kinerja yang terukur, menyusun laporan berkala, serta menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi NasDem menegaskan bahwa kualitas peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan regulasi dalam menjawab persoalan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fraksi NasDem berharap seluruh catatan, pertanyaan, dan rekomendasi yang disampaikan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung dalam pembahasan bersama DPRD.

Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diharapkan tetap terbangun melalui semangat saling menguatkan dan mengawasi, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung terwujudnya Kota Bandung yang UTAMA: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis. *red

SendShare196Tweet123
Previous Post

Remaja Jeung Pamuda Para Senior Beuki Palarna

Next Post

Ngatiyana Dorong Santri Cimahi Kuasai AI Tanpa Tinggalkan Akhlak

RelatedPosts

JOURNAL REGIONAL

Fathiyakan Abdullah Bangun Kerja Sama TIDAR Türkiye dengan AK Gençlik, Perkuat Jejaring Pemuda Internasional

15 November 2026
JOURNAL REGIONAL

Pemuda Asal Tasikmalaya Terpilih Pimpin TIDAR Türkiye Periode 2026 – 2031

15 November 2026
JOURNAL RAGAM

Reza Safrilyan Ingatkan Dinamika Farhan – Erwin, Partai Pengusung Diminta Ikut Jaga Komunikasi

15 November 2026
JOURNAL PEMERINTAHAN

Pemkot Cimahi Luncurkan Film Edukasi “Mimpi di Sudut Kota Cimahi”, Dorong Semangat Literasi dan Kreativitas Pelajar

13 November 2026
Pendataan ATS Baru 32 Persen, Asep Mulyadi Dorong Penguatan Peran Aparatur Kewilayahan
Parlemen

Pendataan ATS Baru 32 Persen, Asep Mulyadi Dorong Penguatan Peran Aparatur Kewilayahan

12 November 2026
Perjuangkan Aspirasi Lewat Reses, Ahmad Rahmat Hadirkan Pelatihan Digital Marketing bagi Warga
Parlemen

Perjuangkan Aspirasi Lewat Reses, Ahmad Rahmat Hadirkan Pelatihan Digital Marketing bagi Warga

11 November 2026
Hari Ayah 2026 di Bandung, 37,7 Persen Rumah Tangga Belum Dampingi Anak Gunakan Teknologi
Regional

Hari Ayah 2026 di Bandung, 37,7 Persen Rumah Tangga Belum Dampingi Anak Gunakan Teknologi

11 November 2026
JOURNAL PEMERINTAHAN

Pemkot Bandung Tunggu Skema Pusat Terkait Peningkatan Status 7.000 PPPK Paruh Waktu

11 November 2026
Nasib 7.000 PPPK Paruh Waktu Bandung, Farhan Tunggu Kepastian Anggaran dari Pusat
Regional

Nasib 7.000 PPPK Paruh Waktu Bandung, Farhan Tunggu Kepastian Anggaran dari Pusat

10 November 2026
Next Post
BAZNAS Jabar Tegaskan Tidak Ada Korupsi, Inspektorat Menyatakan Pengelolaan Dana Zakat Secara Transparan

Ngatiyana Dorong Santri Cimahi Kuasai AI Tanpa Tinggalkan Akhlak

Peringati Hari Santri Nasional 2026, Yayasan Prasetya Garuda Tasikmalaya Bantu Warga Berobat dengan Ambulans

Pemkot Cimahi Gandeng Poltekesos Bandung, Perkuat Penanganan Masalah Sosial

Leave Comment

Fathiyakan Abdullah Bangun Kerja Sama TIDAR Türkiye dengan AK Gençlik, Perkuat Jejaring Pemuda Internasional

15 November 2026

Pemuda Asal Tasikmalaya Terpilih Pimpin TIDAR Türkiye Periode 2026 – 2031

15 November 2026

Reza Safrilyan Ingatkan Dinamika Farhan – Erwin, Partai Pengusung Diminta Ikut Jaga Komunikasi

15 November 2026

Pemkot Cimahi Luncurkan Film Edukasi “Mimpi di Sudut Kota Cimahi”, Dorong Semangat Literasi dan Kreativitas Pelajar

13 November 2026

Pendataan ATS Baru 32 Persen, Asep Mulyadi Dorong Penguatan Peran Aparatur Kewilayahan

12 November 2026

Perjuangkan Aspirasi Lewat Reses, Ahmad Rahmat Hadirkan Pelatihan Digital Marketing bagi Warga

11 November 2026
Prev Next
Audiensi pengurus PWI Pokja Kota Bandung periode 2026–2028 bersama Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi.
Regional

PWI Pokja Kota Bandung Minta Dukungan Sekretariat Mandiri, Ini Respons Kang Asmul

by Admin 001
9 November 2026
0

PWI Pokja Kota Bandung audiensi dengan Ketua DPRD Asep Mulyadi, membahas program kerja, UKW, podcast, Ngabarin, serta sekretariat mandiri.

Pemuda Asal Tasikmalaya Terpilih Pimpin TIDAR Türkiye Periode 2026 – 2031

15 November 2026
Nasib 7.000 PPPK Paruh Waktu Bandung, Farhan Tunggu Kepastian Anggaran dari Pusat

Nasib 7.000 PPPK Paruh Waktu Bandung, Farhan Tunggu Kepastian Anggaran dari Pusat

10 November 2026

Pemkot Bandung Tunggu Skema Pusat Terkait Peningkatan Status 7.000 PPPK Paruh Waktu

11 November 2026

Imigrasi Bandung Gandeng PWI Jabar, Perkuat Desa Binaan untuk Cegah TPPO dan Penyelundupan Manusia

10 November 2026
Komisi IV DPRD Bandung Fasilitasi Aspirasi PERTUNI, Dorong Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2026 Lebih Inklusif

Komisi IV DPRD Bandung Fasilitasi Aspirasi PERTUNI, Dorong Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2026 Lebih Inklusif

9 November 2026

PWI Pokja Kota Bandung Periode 2026–2028 Siapkan Program Strategis, Sekretariat Mandiri Jadi Aspirasi

9 November 2026

Reza Safrilyan Ingatkan Dinamika Farhan – Erwin, Partai Pengusung Diminta Ikut Jaga Komunikasi

15 November 2026

Amir Mahpud di Persimpangan Politik Jabar: Menjaga Loyalitas kepada Prabowo dan Membaca Peluang KDM Menuju 2029

9 November 2026

Pemkot Bandung Dorong Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak, 750 Peserta Ikuti Riding With Dad 2026

10 November 2026
Prev Next
Bewarajabar.com

Copyright © 2017. Bewarajabar.com All rights reserved.

  • Iklan
  • Karir
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami

No Result
View All Result
  • Home
  • Bandung Raya
  • Bewara
    • BEWARA JABAR
    • BEWARA JATENG
    • BEWARA JATIM
  • Nasional
  • Regional
  • Peristiwa
  • Ekbis
  • Ragam
  • Infotainment
  • Pendidikan
  • Warta Sunda

Copyright © 2017. Bewarajabar.com All rights reserved.