Bandung, bewarajabar.com — Pemulihan ekonomi Jawa Barat (Jabar) harus dilakukan secara komprehensif, terukur, inovatif, dan kolaboratif. Sebab, pandemi COVID-19 menghentikan supply dan demand sekaligus. Perekonomian Jabar pun terpukul telak. Hal itu tampak dari kontraksi ekonomi Jabar yang mencapai minus 5,98 persen pada triwulan II 2020.
Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Jabar intens mengakomodasi aspirasi pelaku pembangunan agar perekonomian Jabar kembali bergairah. Aspirasi tersebut nantinya akan disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
[irp]
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dalam rapat pleno Sinkronisasi Program Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar mengatakan bahwa aspirasi pelaku pembangunan perlu ditelaah dengan tajam supaya roadmap penyelamatan, pemulihan, dan penormalan ekonomi Jabar, tersusun secara komprehensif.
“Kepala Dinas yang tergabung dalam Satgas untuk menelaah betul hasil kompilasi aspirasi para pelaku pembangunan. Menelaah dan melengkapi kebijakan dan program pusat dan provinsi,” kata Setiawan.
“Lalu, fokus pada penyelamatan (ekonomi). Kemudian, komunikasi dengan pemerintah pusat soal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Persiapkan program yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Dokumen Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) akan disampaikan kepada Gubernur Jabar akhir Agustus,” imbuhnya.
[irp]
Terdapat 11 Kelompok Kerja (Pokja) dalam Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar, yakni Pokja Bidang Manufaktur, Pokja Penerbitan dan Ekonomi Kreatif, Pokja Hubungan Luar Negeri dan Tenaga Kerja, Pokja UKM, Pokja Ketahanan Pangan, Pokja Properti, Pokja Telekomunikasi, Media, dan Informatika, Pokja Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan, Pokja Pariwisata, serta Pokja Transportasi dan Logistik.
