Bandung, bewarajabar.com . Melalui Badan Pusat Statistik Jawa Barat, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil serta Dinas Informasi Komunikasi Propinsi Jawa Barat, mengungkap satu data kependudukan Indonesia menuju sensus penduduk tahun 2020 serta Seleksi KIP yang tengah diproses pelaksanaannya saat ini, menampilkan para Narasumber dari Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Setiaji, St. MSi, Kadis Disdukcapil Heri Suherman. SH. Dari ketua BPS, Ir. Dedi Herlando. Ketua tim seleksi komisi Informasi 2019, H.M. Raffani Achyar MS.i. Prof. DR. Asep Warlan,Yusuf. Juga sekertaris Pansel KIP Dr. HJ. Diah Zuraida. Bertempat diarea halaman belakang gedung Sate Bandung. ( 21/ 8/ 2019 ).

Pemaparan terkait seleksi KIP semua pendaftar punya hak yang sama berdasarkan kelayakan serta kepatutan peserta yang ikut seleksi terpilih berdasarkan kwalitasnya. Diselenggarakan sesuai Amanah peraturan dalam seleksi calon Komisi informasi. Tegas Setiaji , selaku kepala dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat pada media. Tidak ada perpanjangan waktu dalam pendaftaran, tapi hanya ada penambahan durasi itupun dasar kritikan dan masukan dari masyarakat, katanya.
Menurut Ketua Panitia Tim Seleksi KIP, H.M. Raffani Achyar. Secara teknis proses bertahap, dimulai dari, pendaptaran, sampai ke pengumuman hasil test sesuai potensi ataupun tertulis. Secara tahap administrasi maupun dokumen persyaratan. Sampai ke pengumuman hasil test pada tanggal 23 Juli 2019, dan 25 Juli seleksi test tertulis dilanjut 26 Juli penilaian test tertulis. Pengumuman hasil test tertulis 29 Juli 2019 , dan 29 Juli sampai 11 agustus menampung kritikan dan masukan terkait calon Komisi Informasi. Tahap Phisikotest 12 Agustus 2019, wawancara 15 sampai 17 Agustus yang terakhir 19 Agustus pengumuman hasil seleksi dari awal sampai akhir yang terjaring dari jumlah keseluruhan pendaftar hanya 10 Orang. Akan dilaporkan pada Bapak Gubernur Jabar, H.M. Ridwan Kamil. dan oleh Gubernur dilaporkan ke dewan, Selanjutnya melalui tahap Properti test akan disaring lagi 5 Orang.
Adanya isu gugatan untuk di PTUN – Kan, kami siap dengan fakta dan prosedur yang kami jalankan selama melaksanakan seleksi pada Calon KIP sesuai dengan Peraturan dalam penjadwalan berdasarkan PERKI, dilaksanakan dengan transparan serta akuntabel kata H.M. Raffani .
Kaitan dengan BPS dan Disdukcapil, melalui KIP lewat Statistik data sebagai Support Kebajakan Pembangunan Indonesia, melalui Perpres 39 tahun 2019 menuju data Indonesia didalamnya melibatkan Disdukcapil , keberadaan BPS menurut Dodi Herlando, dilaksanakan melalui strategi dan kombinasi, sesuai dengan intruksi Presiden agar bulan Juli 2020 diketahui berapa sebenarnya jumlah penduduk Indonesia. Juga sebagai rekomendasi dari PBB bahwa setiap negara harus ada sensus penduduk. Biasanya sensus diadakan 10 tahun sekali, dan saat ini di kita yang ke tujuh, semua untuk manfaat banyak hal termasuk kesehatan, perumahan, pendidikan ujar dodi.
Agar tercapai untuk itu secepatnya dilaksanakan Seleksi Calon KIP, melibatkan Dewan yang sekarang, agar masalah yang harus diselesaikan secepatnya bisa dilaksanakan dengan sistem informasi data guna menunjang Akselerasi di jabar yang diharap merata sampai ke daerah melalui peta digitalisasi yang singkron. Jelasnya. ( Farida).




















