BANDUNG, BEWARAJABAR.COM — Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mewanti-wanti kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih teliti dan cermat dalam bekerja. Hal itu agar para ASN terhindar dari masalah.
Oded mengatakan poin pertama yang harus dilakukan oleh ASN adalah memastikan setiap pekerjaan harus berlandaskan ketertiban administrasi. Sebab, administrasi ini merupakan fondasi untuk menjalankan tugas agar lebih tenang.
REKOMENDASI
“Terkait melaksanakan tupoksi kita sebagai ASN, sebagai penyelenggara pemerintahan itu pertama kalau mau selamat dan sukses kerja kita pastikan setiap langkah kerja kita aman administrasi,” ucap Oded usai sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah di ruang serba guna Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (24/10/2019).
Oded menerangkan, tak sedikit persoalan pemerintahan berujung pada ranah hukum hanya karena kesalahan administrasi. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya administrasi yang tertib agar tidak menghambat pekerjaan.
“Berbagai perundang-undangan dibuat dengan segala turunannya itu semua merupakan bagian dari aturan yang harus kita perhatikan. Apabila itu kita memperhatikannya, mudah-mudahan bisa selesai,” jelasnya.
Langkah kedua, kata Oded, agar ASN terhindar dari masalah yakni bekerja sesuai dengan aturan teknis pelaksanaan. Dia mengimbau kepada para ASN jangan coba-coba berani mengikuti intervensi kepentingan internal maupun eksternal institusi.
Adanya kepentingan tersebut, sambung Oded, bakal menjadi akar permasalahan cukup besar. Baik itu berkenaan dengan kepentingan pribadi ataupun kelompok, bisa berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Kedua aman secara teknis pelaksanaan, aman dari kepentingan-kepentingan. Saya yakin munculnya persoalan dalam melaksanakan program kerja kita adanya intervensi kepentingan,” tegasnya.
Arahan Oded yang ketiga yakni para ASN harus memperhatikan perihal etika. Karena kurangnya pemahaman masalah norma inilah yang menyebabkan ASN berani menyeleweng dan melanggar aturan.
Oded mengungkapkan masalah etika yang berkenaan ruang lingkup kepatutan ini juga menjadi penentu citra dan kinerja pemerintah. Karena, keberadaan pemerintah selaku pejabat publik dan bersentuhan dengan pelayanan masyarakat dipastikan selalu mendapat sorotan.
“Ketiga itu karena kita sebagai penyelenggara pemerintahan maknanya kita disorot oleh publik. Karena disorot publik, maka gerak langkah kita aman secara etika. Karena kalau kita sudah ada kepentingan, itu menabrak etika,” ujarnya. (*)
