Bandung, Bewarajabar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk bersinergi bersama pemerintah kabupaten/kota melalui atau terkait dengan program pengelolaan sampah.
“Jadi hal ini lah yang merupakan bentuk strategis yang seharusnya dituangkan ke dalam perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) hingga jika perlu seluruh kota/kabupaten di Jabar harus ada program pengelolaan sampah minimal harus ada bank sampah,” kata Wakil Ketua Pansus IX DPRD Provinsi Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira, Jum’at (19/2).
Yunandar menuturkan beberapa waktu lalu Pansus IX DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor.
TPPAS Luhut Nambo merupakan salah satu sarana strategis milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta berfungsi melayani pembuangan sampah bagi beberapa Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
RelatedPosts
“Pansus IX DPRD Jawa Barat ingin memperdalam perkembangan TPPAS Lulut Nambo dan membahas prospek ke depan, kemudian kami rasa permasalahan di Lulut Nambo harus segera diselesaikan melalui sumbernya,” kata Yunandar.
Yunandar berharap, ke depan TPPAS Lulut Nambo bisa segera beroperasi, sebagai solusi dalam upaya menuntaskan permasalahan sampah di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat.
Lebih lanjut, ia menilai pengelolaan sampah yang baik dapat memperoleh nilai ekonomis karena lewat pengelolaan sampah pun bisa menghasilkan seperti pupuk kompos dan biogas, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai pendapatan daerah.
Dia mengatakan, sampah bisa menghasilkan nilai ekonomis lebih apabila Pemerintah Provinsi bersama seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota mencanangkan program pengelolaan sampah.
“Apabila bisa diproduksinya Pupuk Kompos, Biogas dan lainnya bisa menambah nilai ekonomis yang berdampak pada pendapatan daerah,” katanya.
Untuk itu, ucap dia hal tersebut merupakan hal strategis yang seharusnya dituangkan ke dalam perubahan RPJMD.
“Sehingga jikalau perlu, di seluruh kota/kabupaten di Jabar harus ada program pengelolaan sampah minimal harus ada bank sampah, terlebih apabila bisa diolah seperti menjadi biogas kompos dan lain sebagainya sampah memiliki nilai ekonomis yang lebih, dan hal tersebut merupakan hal strategis yang seharusnya bisa masuk ke dalam perubahan RPJMD ini,” paparnya.
