Bandung, Bewarajabar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengapresiasi berbagai persiapan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar terkait pelaksanaan PPDB SMA / SMK / SLB Tahun Ajaran 2020/2021. Persiapan, dimulai dari persiapan, Infrastruktur sudah dijalankan dengan baik dan tepat waktu.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya usai menerima kesiapan sistem informasi jaringan (TI) PPDB SMA / SMK 2020 di Pusat Komando Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Disdik Jabar, Jln. Radjiman No. 6, Kota Bandung, Senin (8/6/2020).
“Secara konsep dan peraturan, sudah terbaik di Indonesia. Sudah dimulai dengan baik sejak awal dari bulan Maret,” katanya.
Hadi berharap, berbagai tahapan yang sudah dilakukan dengan baik ini bisa meminimalisasi pembahasan seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, menurutnya, perlu peran semua pihak agar PPDB ini berjalan lancar dan berlandaskan asas keadilan, objektif, dan akuntabel.
“Dinas Pendidikan tidak bisa mengubah semuanya. Tidak bisa mengubah langsung ke semua pihak yang terkait,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia meminta peran aktif siswa dan wali serta guru di sekolah (SMP dan SMA / SMK) agar PPDB berjalan lancar. “Guru dan orang tua ini berhasil, PPDB, yang paling diperdebatkan, para pengelola sekolah,” tegasnya.
Menurutnya, guru SMP harus maksimal dalam menyosialisasikan informasi yang diperlukan terkait proses tersebut.
“Sosialisasi harus betul-betul dilakukan oleh kelas wali di SMP. Karena, orang tua pasti ada informasi. Jika orang tua atau siswa yang tidak bisa mengakses internet, harus didukung oleh sekolah,” ungkapnya.
Guru di SMA / SMK (sekolah yang dituju) pun memiliki peran yang tak kalah penting, terutama yang mengandalkan integritas. Berkaca dari pengalaman PPDB tahun-tahun sebelumnya, menurutnya, pembahasan-keputusan akan muncul di akhir pemeriksaan seleksi siswa baru.
“Setengah pencapaian ini harus sampai ke ujung. Tahun-tahun sebelumnya, PPDB bermasalah di ujung, penyimpangan-penyimpangan banyak dipahami setelah diumumkan,” tuturnya.
Hadi pun kembali berpesan agar para pejabat di bagian hilir ini menyediakan marwah dan citra pendidikan Jawa Barat dengan memiliki integritas yang baik. “Kepala cabang dinas, kepala sekolah, guru, dan orang tua agar melaksanakan perintah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan PPDB,” tegasnya.
Jika masih ditemukan, sebagian besar yang menentang hukum, Hadi memastikan akan ada yang disetujui hingga pemidanaan. Terlebih, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Sabre Pungli) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah akan melakukan kampanye langsung melaksanakan PPDB.
“Tim Sabre Pungli memiliki jaringan sampai ke kecamatan. Selain di era keterbukaan informasi sekarang ini, mereka paham seluk-beluk memerlukan hukum. Jadilah insan yang baik, jangan lakukan hal-hal di luar yang ada hubungannya dengan kita ada Sabre Pungli,” jawabnya.
