BANDUNG, bewarajabar.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Asep Mulyadi, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah yang digelar di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Selasa (03/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Asep menekankan pentingnya pengembangan koperasi syariah sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro di Kota Bandung.
Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah. Terlebih, Kota Bandung memiliki masyarakat dengan nilai religiusitas yang cukup kuat, sehingga menjadi peluang untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih berkembang.
Asep menilai, potensi ekonomi syariah di Kota Bandung masih perlu dioptimalkan. Besarnya jumlah penduduk dan pelaku usaha mikro seharusnya dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.
“Ketika kita bicara tentang ekonomi syariah, memang perlu ada upaya dari berbagai pihak untuk mempertemukan masyarakat dengan kesadaran untuk bekerja sama memperbesar ekosistem ekonomi syariah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengembangan koperasi syariah tidak cukup hanya bertumpu pada ketersediaan dana dan sumber pembiayaan. Kemudahan akses layanan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro juga harus menjadi perhatian utama.
Menurut Asep, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang tepat melalui pendampingan, pelatihan, serta penyediaan sarana dan fasilitas yang mampu menunjang keberlangsungan usaha masyarakat.
Ia juga mengapresiasi langkah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung yang selama ini telah memberikan pendampingan serta pelatihan kepada para pelaku usaha mikro. Meski demikian, program tersebut perlu dijalankan secara konsisten agar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.
“Keberhasilan pengembangan pembiayaan syariah ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan keuangan, tetapi juga oleh kemudahan akses layanan dan kapasitas pelaku usaha mikro,” katanya.
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa penguatan koperasi syariah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga ekonomi, hingga masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi.
Ia berharap penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah dapat menjadi landasan kebijakan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
“Program yang baik harus dijaga konsistensinya. Ketika kita bicara tentang koperasi syariah, integritas dan kepercayaan masyarakat juga harus menjadi bagian penting yang kita jaga,” pungkasnya. *red














