Bandung, Bewarajabar.com — Komitmen praktik antikorupsi yang konsisten diperlihatkan bank bjb mendatangkan angin segar tersendiri bagi perusahaan. Selain terbebas dari jerat kasus yang mencemarkan nama baik sekaligus menghambat proses usaha, langkah-langkah bank bjb dalam mencegah praktik korupsi, khususnya dalam bentuk gratifikasi, diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan pengumuman resmi yang dikeluarkan KPK, bank bjb masuk ke dalam daftar lima besar finalis ajang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik 2020 yang diselenggarakan oleh lembaga antirasuah tersebut. Saat ini bank bjb tengah bersaing memperebutkan status sebagai yang terbaik menghadapi empat finalis lainnya pada kategori BUMN/BUMD. Ajang penghargaan ini terselenggarakan dalam rangka untuk memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia (HAKORDIA) yang jatuh pada tanggal 9 Desember.
Direktur Kepatuhan bank bjb Agus Mulyana mengatakan keberhasilan bank bjb menjadi finalis dalam ajang antikorupsi paling bergengsi ini tidak dapat dilepaskan dari komitmen kuat dan dukungan penuh yang senantiasa diperlihatkan bank bjb dalam berbagai upaya pemberantasan korupsi.
“Ibarat penyakit, korupsi akan menjalar dan menggerogoti seluruh bagian tubuh dan menciptakan kelumpuhan bahkan kehancuran bagi sebuah bangsa. Karena itu, korupsi harus dicegah. bank bjb melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dimiliki perusahaan, mencoba melakukan upaya pencegahan korupsi sejak dini dan memberantas potensi-potensi fraud hingga ke akar-akarnya demi terhindar dari bahaya korupsi yang tidak hanya melawan hukum dan moral namun juga menciptakan kerusakan struktural,” kata Agus.
Lewat UPG tersebut, bank bjb menjadikan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari salah satu program perusahaan. Upaya ini dilakukan lantaran korupsi bukan hanya merupakan problem moral belaka, namun juga dapat dicegah dengan langkah-langkah struktural untuk mempersempit kemungkinan tindakan korupsi dan fraud. Beriringan dengan itu, bank bjb juga senantiasa membentengi para pegawainya dari godaan untuk melakukan berbagai macam tindakan korupsi.
Berbagai langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi ini merupakan pengejawantahan dari komitmen bersama yang telah dijalin bank bjb dengan KPK tentang PPG dan perluasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2011. Melalui komitmen itu bank bjb senantiasa berupaya untuk selalu melaksanakan PPG dan LHKPN. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan yang KPK kepada bank bjb, baik penghargaan di bidang gratifikasi maupun LHKPN.
bank bjb berhasil menjadi finalis pada kategori BUMN/BUMD bersama empat peserta lainnya. bank bjb menjadi satu-satunya perusahaan BUMD yang berada dalam daftar finalis kategori UPG Terbaik 2020 untuk BUMN/BUMD ini. Selain untuk kategori BUMN/BUMD, ada pula dua kategori lainnya yakni Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga yang juga menyisakan masing-masing lima finalis.
Dalam keterangannya, KPK mengatakan penghargaan ini digelar sebagai apresiasi kepada UPG yang telah berkontribusi dalam penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di instansi masing-masing. Sekaligus menjadi motivasi serta contoh bagi UPG lainnya.
PPG adalah program pencegahan yang KPK kembangkan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
Seluruh finalis mengikuti tahapan presentasi dan penjurian babak final pada 1–3 Desember 2020 secara daring sesuai kategori masing-masing, dimulai dari kategori pemerintah daerah pada hari pertama. Selanjutnya, kategori kementerian/lembaga dan hari ketiga untuk kategori BUMN/BUMD.
Masih dalam rangka HAKORDIA 2020, Jajaran Manajemen bank bjb menerima perwakilan dari KPK dalam rangka sinergi berbagai hal seperti peningkatan kompetensi di internal bank bjb, penyusunan aturan tentang conflict of interest, upaya untuk mendorong optimalisasi penerimaan daerah dan pencegahannya, karena dana bantuan untuk ke desa tidak hanya untuk belanja, namun bisa membuat hasil jadi sehingga dapat meningkatankan pendapatan asli desa/daerahnya tersebut.
Atas hal ini desa/daerah akan dibantu oleh bank bjb tentang digitalisasi terhadap bantuan tunai desa tersebut, agar lebih akuntable dan transparan serta diharapkan hal ini pun bisa menjadi menjadi pilot project untuk program smart village. Adapun perwakilan dari KPK antara lain Niken Ariati, Tri Budi Rachmanto, dan Tri Desa Adi Nurcahyo Tim Kasatgas Korsupgah Korwil V KPK yang diterima oleh seluruh jajaran Direksi bank bjb di Kantor Pusat bank bjb, Bandung (10/12).
Direktur Utama bank bjb mengatakan “Sinergi antara bank bjb dan KPK diharapkan dapat mengoptimalisasi pendapatan daerah dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan korupsi melalui langkah-langkah programatik serta pengawasan yang sejalan dengan visi bank bjb dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan sekaligus efisien semi mendongkrak kemajuan daerah.”
Lebih lanjut Yuddy menyampaikan “bank bjb yang memiliki salah satu misi sebagai yaitu memberikan kontribusi dan berpartisipasi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah, akan terus mendukung program pemerintah terutama dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak serta meminimalisir potensi korupsi yang niscaya merugikan. Kami berharap dengan semakin optimalnya serapan pajak yang diperoleh, hal tersebut akan semakin mengakselerasi laju program-program pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Yuddy.
Discussion about this post