Bandung, Bewarajabar.com – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., menekankan pentingnya menjaga dan menumbuhkan kepercayaan publik sebagai pilar utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber Talk Show di Radio Sonata Bandung, Kamis (23/10/2025). Menurut Susanto, kepercayaan publik memiliki peran besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Kepercayaan masyarakat akan menentukan seberapa besar mereka mau terlibat dalam pembangunan, termasuk dalam kepatuhan pajak dan dukungan terhadap program pemerintah. Karena itu, membangun kepercayaan publik harus menjadi komitmen bersama,” ujarnya.
Susanto menilai tantangan pembangunan di Kota Bandung masih cukup beragam — mulai dari kemacetan lalu lintas, persoalan sampah, hingga banjir. Oleh sebab itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat agar solusi yang dihasilkan bisa lebih efektif dan berkelanjutan.
“Mewujudkan Bandung yang lebih baik tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Semua pihak harus bergotong royong dan berkontribusi sesuai kapasitasnya,” tuturnya.
Terkait hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Susanto tidak menampik bahwa sejumlah persoalan hukum di lingkungan Pemkot Bandung turut berpengaruh pada hasil penilaian tersebut. Namun, ia mengapresiasi langkah Wali Kota Bandung, M. Farhan, yang aktif bekerja sama dengan KPK dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi.
“Inisiatif Wali Kota menggandeng KPK merupakan langkah tepat untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Pendekatan pencegahan jauh lebih efektif dibanding penindakan,” katanya.
Lebih jauh, Susanto menjelaskan bahwa reformasi birokrasi harus berjalan berdasarkan prinsip good governance dan clean government, dengan mengutamakan kualitas pelayanan publik yang merata bagi semua warga.
“Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus menjadi acuan utama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Setiap warga berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, adil, dan profesional,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan masyarakat tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Susanto memastikan bahwa Satpol PP Kota Bandung selalu berkoordinasi dengan unsur TNI dan Polri dalam pelaksanaannya, guna menjaga situasi tetap aman dan tertib.
“Kami terus mendorong pendekatan yang humanis. Contohnya sistem kartu kuning dan kartu merah untuk pelanggaran berulang, yang terbukti efektif di beberapa daerah,” jelasnya.
Di akhir sesi, Susanto mengajak warga Bandung untuk berperan aktif menjaga ketertiban dan kebersihan kota melalui kanal pelaporan resmi maupun media sosial.
“Petugas memiliki keterbatasan. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting. Jika semua turut menjaga lingkungan dan menaati aturan, Bandung akan kembali menjadi kota yang tertib, indah, dan nyaman,” pungkasnya.
