Bandung, Bewarajabar.com — DPRD Kota Bandung menilai upaya-upaya pencegahan korupsi oleh Pemerintah Kota Bandung Bandung telah berjalan pada jalur yang benar. Salah satunya, nilai Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup baik.
Penilaian tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bandung terkait tindak lanjut KPK di Ruang Paripurna DPRD Kota Bandung, Rabu 7 April 2021.
“Nilai MCP yang sudah baik harus dipertahankan. Sedangkan yang masih belum maksimal harus dilakukan perbaikan. Mudah-mudahan Kota Bandung dijauhkan dari masalah-masalah Tipikor dan sejenisnya,” kata Tedy.
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Di antaranya soal piutang dan aset.
“Dipilah dan dipilih mana yang memang dimungkinkan seperti piutang yang sekian dihapuskan. Tapi kalau nilainya yang besar harus diupayakan agar bisa didapatkan,” katanya.
“Kemudian, terkait aset harus terus diupayakan sertifikasi. Ini kita nanti bahas di rapat pembahasan. Ada juga masukan agar dilakukan pengamanan aset dengan terus untuk dilakukan pemasangan papan atau pematokan,” imbuh Tedy.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, MCP tersebut menjadi salah satu ungulan dan utama dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK untuk selalu memberikan arahan, bimbingan dan juga warning terhadap 8 area yang saat ini menjadi fokus perhatian.
Ema mengatakan Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir di level Jawa Barat selalu mendapat skor tinggi dalam MCP. Namun secara keseluruhan dengan Pemprov, masih ada hal-hal yang harus diperbaiki.
“Ada satu skor yang memang saat ini anjlok, yakni mengenai masalah pendapatan. Pendapatan yang disoroti salah satunya mengenai masalah piutang yang cukup besar. Walau pun sudah dilakukan cleansing process pada saat BPPD bekerja sama dengan BPKP,” katanya.
Namun untuk perencanaan dan penganggaran, Ema mengatakan Kota Bandung sudah memenuhi segala aspek hingga skornya maksimal. Tetapi Pemkot Bandung akan terus mengantisipasi dan memperbaikinya.
“Begitu pun dalam proses pengaduan. Hal yang kita harapkan zero complain ini tidak mudah. Karena saya belum menemukan di Bandung ini ada SKPD tanpa ada keluhan. Walau pun memang secara kuantitas itu bisa terjadi penurunan-penurunan yang penting responsifitasnya yang harus lebih kita optimalkan,” katanya.
Terkait perizinan, Ema mengatakan, dari aspek regulasi, infrastruktur, dan prosesnya sudah sangat diapresiasi. Bahkan DPMPTSP selalu jadi salah satu SKPD yang menjadi unggulan di Kota Bandung, bersama dengan Disdukcapil yang selalu mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB.
“Ini tentunya menjadi target untuk terus dipertahankan dan kita pun tidak lengah terus melakukan kreativitas dan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan dengan pendekatan yang jauh lebih terbuka dan lebih profesional,” ucapnya.
