Bewarajabar, Bandung – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengingatkan pentingnya antisipasi potensi kerawanan jelang Pemilihan Umum (Pemilu 2024) di Provinsi Jabar. Apalagi Jabar menempati urutan keempat provinsi dengan kerawanan tertinggi tingkat nasional.
“Komisi I DPRD Jawa Barat konsentrasi betul dengan antisipasi kerawanan Pemilu 2024 di Jabar. Kita belajar dari Pemilu 2019, Jabar selalu terkena dampak secara langsung dari isu atau aksi, termasuk dampak dari isu tertentu dalam setiap perhelatan politik di Indonesia,” tegas Bedi Budiman, Bandung, Senin (16/10/2023).
Antisipasi potensi kerawanan Pemilu 2024 salah satunya, mengantisipasi potensi maraknya berita bohong atau hoaks jelang Pemilu 2024. Baik itu hoaks yang diproduksi oleh pihak terkait langsung dan tidak langsung maupun pihak yang hanya menunggangi dengan tujuan memecah belah masyarakat Indonesia.
Kemudian pemetaan pengamanan dalam setiap tahapan Pemilu 2024 yang dinilai paling rawan. Seperti tahapan pencalonan, kampanye dan sebagainya. Komisi I DPRD Jawa Barat berharap dengan pemetaan pengamanan tersebut Pemilu 2024 bisa berjalan kondusif.
“Kami (Komisi I DPRD Jawa Barat) bersama TNI, Polri dan pihak terkait sudah membahas hal ini, dan kita sudah melihat kesiapannya. Jabar memang harus sudah siap mengantisipasi karena Jabar menjadi provinsi paling kompleks,” katanya.
Selanjutnya antisipasi kerawanan politik uang yang diprediksi kembali meningkat di Pemilu 2024. Hal itu berkaca pada Pemilu sebelumnya yang menunjukkan politik uang menjadi pelanggaran tertinggi di Jabar.
“Iya money politic juga menjadi fokus kita (Komisi I DPRD Jawa Barat). Politik uang sangat berbahaya bagi kualitas Pemilu dan demokrasi,” tegasnya.
Maka dari itu, Komisi I DPRD Jawa Barat menekankan pengawasan juga pemetaan kerawanan politik uang dalam Pemilu 2024. ***
Bewarajabar, Bandung – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengingatkan pentingnya antisipasi potensi kerawanan jelang Pemilihan Umum (Pemilu 2024) di Provinsi Jabar. Apalagi Jabar menempati urutan keempat provinsi dengan kerawanan tertinggi tingkat nasional.
“Komisi I DPRD Jawa Barat konsentrasi betul dengan antisipasi kerawanan Pemilu 2024 di Jabar. Kita belajar dari Pemilu 2019, Jabar selalu terkena dampak secara langsung dari isu atau aksi, termasuk dampak dari isu tertentu dalam setiap perhelatan politik di Indonesia,” tegas Bedi Budiman, Bandung, Senin (16/10/2023).
Antisipasi potensi kerawanan Pemilu 2024 salah satunya, mengantisipasi potensi maraknya berita bohong atau hoaks jelang Pemilu 2024. Baik itu hoaks yang diproduksi oleh pihak terkait langsung dan tidak langsung maupun pihak yang hanya menunggangi dengan tujuan memecah belah masyarakat Indonesia.
Kemudian pemetaan pengamanan dalam setiap tahapan Pemilu 2024 yang dinilai paling rawan. Seperti tahapan pencalonan, kampanye dan sebagainya. Komisi I DPRD Jawa Barat berharap dengan pemetaan pengamanan tersebut Pemilu 2024 bisa berjalan kondusif.
“Kami (Komisi I DPRD Jawa Barat) bersama TNI, Polri dan pihak terkait sudah membahas hal ini, dan kita sudah melihat kesiapannya. Jabar memang harus sudah siap mengantisipasi karena Jabar menjadi provinsi paling kompleks,” katanya.
Selanjutnya antisipasi kerawanan politik uang yang diprediksi kembali meningkat di Pemilu 2024. Hal itu berkaca pada Pemilu sebelumnya yang menunjukkan politik uang menjadi pelanggaran tertinggi di Jabar.
“Iya money politic juga menjadi fokus kita (Komisi I DPRD Jawa Barat). Politik uang sangat berbahaya bagi kualitas Pemilu dan demokrasi,” tegasnya.
Maka dari itu, Komisi I DPRD Jawa Barat menekankan pengawasan juga pemetaan kerawanan politik uang dalam Pemilu 2024. ***
Bewarajabar, Bandung – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengingatkan pentingnya antisipasi potensi kerawanan jelang Pemilihan Umum (Pemilu 2024) di Provinsi Jabar. Apalagi Jabar menempati urutan keempat provinsi dengan kerawanan tertinggi tingkat nasional.
“Komisi I DPRD Jawa Barat konsentrasi betul dengan antisipasi kerawanan Pemilu 2024 di Jabar. Kita belajar dari Pemilu 2019, Jabar selalu terkena dampak secara langsung dari isu atau aksi, termasuk dampak dari isu tertentu dalam setiap perhelatan politik di Indonesia,” tegas Bedi Budiman, Bandung, Senin (16/10/2023).
Antisipasi potensi kerawanan Pemilu 2024 salah satunya, mengantisipasi potensi maraknya berita bohong atau hoaks jelang Pemilu 2024. Baik itu hoaks yang diproduksi oleh pihak terkait langsung dan tidak langsung maupun pihak yang hanya menunggangi dengan tujuan memecah belah masyarakat Indonesia.
Kemudian pemetaan pengamanan dalam setiap tahapan Pemilu 2024 yang dinilai paling rawan. Seperti tahapan pencalonan, kampanye dan sebagainya. Komisi I DPRD Jawa Barat berharap dengan pemetaan pengamanan tersebut Pemilu 2024 bisa berjalan kondusif.
“Kami (Komisi I DPRD Jawa Barat) bersama TNI, Polri dan pihak terkait sudah membahas hal ini, dan kita sudah melihat kesiapannya. Jabar memang harus sudah siap mengantisipasi karena Jabar menjadi provinsi paling kompleks,” katanya.
Selanjutnya antisipasi kerawanan politik uang yang diprediksi kembali meningkat di Pemilu 2024. Hal itu berkaca pada Pemilu sebelumnya yang menunjukkan politik uang menjadi pelanggaran tertinggi di Jabar.
“Iya money politic juga menjadi fokus kita (Komisi I DPRD Jawa Barat). Politik uang sangat berbahaya bagi kualitas Pemilu dan demokrasi,” tegasnya.
Maka dari itu, Komisi I DPRD Jawa Barat menekankan pengawasan juga pemetaan kerawanan politik uang dalam Pemilu 2024. ***
Bewarajabar, Bandung – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengingatkan pentingnya antisipasi potensi kerawanan jelang Pemilihan Umum (Pemilu 2024) di Provinsi Jabar. Apalagi Jabar menempati urutan keempat provinsi dengan kerawanan tertinggi tingkat nasional.
“Komisi I DPRD Jawa Barat konsentrasi betul dengan antisipasi kerawanan Pemilu 2024 di Jabar. Kita belajar dari Pemilu 2019, Jabar selalu terkena dampak secara langsung dari isu atau aksi, termasuk dampak dari isu tertentu dalam setiap perhelatan politik di Indonesia,” tegas Bedi Budiman, Bandung, Senin (16/10/2023).
Antisipasi potensi kerawanan Pemilu 2024 salah satunya, mengantisipasi potensi maraknya berita bohong atau hoaks jelang Pemilu 2024. Baik itu hoaks yang diproduksi oleh pihak terkait langsung dan tidak langsung maupun pihak yang hanya menunggangi dengan tujuan memecah belah masyarakat Indonesia.
Kemudian pemetaan pengamanan dalam setiap tahapan Pemilu 2024 yang dinilai paling rawan. Seperti tahapan pencalonan, kampanye dan sebagainya. Komisi I DPRD Jawa Barat berharap dengan pemetaan pengamanan tersebut Pemilu 2024 bisa berjalan kondusif.
“Kami (Komisi I DPRD Jawa Barat) bersama TNI, Polri dan pihak terkait sudah membahas hal ini, dan kita sudah melihat kesiapannya. Jabar memang harus sudah siap mengantisipasi karena Jabar menjadi provinsi paling kompleks,” katanya.
Selanjutnya antisipasi kerawanan politik uang yang diprediksi kembali meningkat di Pemilu 2024. Hal itu berkaca pada Pemilu sebelumnya yang menunjukkan politik uang menjadi pelanggaran tertinggi di Jabar.
“Iya money politic juga menjadi fokus kita (Komisi I DPRD Jawa Barat). Politik uang sangat berbahaya bagi kualitas Pemilu dan demokrasi,” tegasnya.
Maka dari itu, Komisi I DPRD Jawa Barat menekankan pengawasan juga pemetaan kerawanan politik uang dalam Pemilu 2024. ***
