KPK Kejar Penikmat Aliran Dana Korupsi Lahan RTH di Bandung

BANDUNG, BEWARAJABAR.COM -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 11 orang dalam kasus dugaan korupsi lahan ruang terbuka hijau (RTH) di Bandung, Jawa Barat.

11 orang tersebut yakni anggota DPRD Bandung 2009-2014 Tatang Suratis, mantan anggota DPRD Bandung 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014 Lia Noerhambali, anggota Banggar/anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014 Riantono, Staf Setwan Cepy Setiawan.

Kemudian Bendahara Pengeluaran di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung Pupung Hadijah, Staf Dinas DPKAD Kota Bandung R. Ivan Hendriawan, Camat Cibiru tahun 2009-2015 Tatang Muhtar, Lurah Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung Yaya Sutaryadi.

Serta PNS atau Lurah Palasari Dodo Suanda, Yudi Priadi (Notaris) dan asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung (selaku koordinator Belanja), Pensiunan PNS/Setda Kota Bandung Ubad Bahtiar.

"Pemeriksaan dilakukan di kantor Satuan Sabhara Polrestabes Bandung," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (22/11).

11 Saksi untuk Tersangka Dadang Suganda

Febri mengatakan, pemeriksaan terhadap ke-11 saksi untuk tersangka Dadang Suganda ini dilakukan untuk mengejar pihak-pihak yang diduga turut menerima bancakan lahan RTH itu. Sebab, kerugian keuangan negara dalam kasus ini disinyalir mencapai Rp69 miliar, atau 60 persen dari nilai anggaran.

"Karena itu, kami ingatkan pada para pejabat Pemkot Bandung, anggota DPRD ataupun pihak lain yang saat itu pernah menikmati aliran dana agar bersikap koperatif mengembalikannya ke KPK," kata Febri.

Tersangka Baru Kasus RTH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat. Tersangka baru tersebut dari pihak swasta bernama Dadang Suganda.

Febri mengatakan, kasus ini bermula pada saat Wali Kota Bandung Dada Rosada pada 2011 menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk RTH Kota Bandung dengan anggaran Rp15 miliar untuk 10.000 meter persegi.

Setelah rapat dengan Banggar DPRD Bandung, diduga ada anggota DPRD meminta penambahan anggaran dengan alasan ada penambahan lokasi untuk Pengadaan Ruang Terbuka Hijau.

"Besar penambahan anggarannya dari yang semula Rp 15 miliar menjadi Rp 57.210.000.000 untuk APBD murni tahun 2012," kata Febri.

Sekitar bulan September 2012, diajukan kembali penambangan anggaran dari Rp 57 miliar menjadi Rp 123, 93 miliar. Total anggaran yang telah direalisasikan adalah Rp 115,22 Milyar di 7 kecamatan yang terdiri dari 210 bidang tanah.

Dalam proses pengadaan tanah ini, Pemerintah Kota Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan makelar, yakni Kadar Slamet yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, dan Dadang Suganda.

"Setelah tanah tersedia, Pemkot Bandung membayar Rp 43,65 miliar pada DGS (Dadang). Namun DGS hanya memberikan Rp 13,5 miliar pada pemilik tanah. Sehingga diduga DGS diperkaya sekitar Rp30 miliar," kata Febri.

KPK Kejar Penikmat Aliran Dana Korupsi Lahan RTH di Bandung

Polres Sukabumi Dalami Kasus Meninggalnya NS

Eks Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi Menjadi Tersangka Korupsi Dana Milyaran Rupiah, Karena Palsukan TTD Penerima Manfaat BLT

Identitas Korban Pantai Karanghawu, Ada Titik Terang

Para Raja Palabuhanratu Kawal Proses Hukum Paman Aldy Boom

Budi Karya Sumadi Usul Acara Puncak Hari Pers Nasional 2020 Di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Kapolda Jabar Pimpin Pengamanan Kunjungan Wapres RI Di Festival Tajuk

RelatedPosts

Susanto Triyogo Dorong Penguatan Kepercayaan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Dewan: SPI Harus Jadi Bahan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi

DPRD Kota Bandung Rapat Koordinasi Bersama KPK RI

Rapat Koordinasi Bersama KPK RI, Ketua DPRD: Perkuat Sinergi Pemberantasan Korupsi di Daerah

Saksi The Siauw Tjhiu Ungkap Aliran Duit dalam Sidang Penipuan Rp100 Miliar

Kabupaten Bandung Ditetapkan Jadi 3 Besar Nominasi Percontohan Anti Korupsi di Jawa Barat oleh KPK

Dadan Tri Yudianto Merasa Didzolimi

Heryanto Tanaka: Bisnis Skincare Sudah Dapat Keuntungan, Tapi Belum Bisa Dicairkan

Helmi Budiman Tekankan Pentingnya Zona Integritas Guna Pencegahan Tindakan Korupsi

Kapolda Jabar Pimpin Pengamanan Kunjungan Wapres RI Di Festival Tajuk

Personel Dit Lantas Polda Jabar Hadiri Event Bandung Bike Vaganza

Dir Binmas Polda Jabar Beri Materi Kepemimpinan Pada Pamong & Instruktur

Bandung Digital Safety Forum 2026, PWI Jabar Soroti Ancaman Kejahatan Berbasis AI

Dian Kharisma Raih Miss Royale 2026, Perjalanan dari Panggung Kecantikan ke Aksi Sosial

Ketua PWI Jawa Barat Ingatkan Wartawan Utamakan Verifikasi

BRI RO Bandung Targetkan 500 Lelang, Capaian Hampir Rp200 Miliar

Hari Kopi Sedunia, TOP Coffee Bagikan 10.000 Gelas Kopi Gratis di 4 Kota

BAZNAS Jabar Dampingi Petani Cianjur, Alpukat yang Ditanam Lima Tahun Mulai Dipanen

Bandung Digital Safety Forum 2026, PWI Jabar Soroti Ancaman Kejahatan Berbasis AI

KPK Kejar Penikmat Aliran Dana Korupsi Lahan RTH di Bandung

REKOMENDASI

Budi Karya Sumadi Usul Acara Puncak Hari Pers Nasional 2020 Di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Kapolda Jabar Pimpin Pengamanan Kunjungan Wapres RI Di Festival Tajuk

RelatedPosts