Bandung, Bewarajabar.com — Didik Jamaludin Kordinator Forum Masyarakat Wilayah 4 Kota Bandung, Menyampaikan Aspirasi Kepada Ketua Komisi D H. Aries Supriyatna, SH., MH Dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam diskusi untuk memilih menjadi oposisi tunggal Terhadap Pemerintahan Kota Bandung Yang di Pimpin Oleh Walikota Oded Muhammad Danial dan Wakil Wali Kota Yana Mulyana.
“Saya Berharap Kepada H. Aries Supriyatna, SH., MH berada di luar pemerintahan untuk mengawal dengan kritik yang konstruktif, namun bukan berarti menjadi oposisi yang menghambat program yang baik untuk rakyat,” kata Didik Jamaludin Kordinator Forum Masyarakat Wilayah 4 Kota Bandung, dalam diskusi yang digelar di Cafe coffe JADID Jum’at, 19 Maret 2021.
REKOMENDASI
Ia mengatakan sikap untuk selalu kritis terhadap Pemerintahan wali kota, Oded Muhammad Danial dan wakil wali kota bandung, Yana Mulyana agar meralisasikan program dari pendidikan Anak Ayam yang di resmikan oleh wali kota dan program pariwisata
Skywalk Cihampelas yang mati tidak berfungsi Program Program Kota Bandung Itu di lanjutkan dan bukan hanya seremonial saja.
Dalam Diskusi Aspirasi H. Aries Supriyatna, SH., MH siap menindaklanjuti Aspirasi dari teman teman Forum Masyarakat Wilayah 4 lanjut dia, PDIP sebagai partai politik tetap dan terus akan Berkhidmat untuk kepentingan rakyat Kota Bandung dan partai politik menjadi sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan, tetapi juga membangun daya kritis rakyat yang efektif di luar pemerintahan.
“Kami punya pengalaman sebagai partai di luar pemerintahan di tingkat nasional pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode tahun 2004-2014 dan akan menjadi spirit serta pengalaman dalam menjalankan posisi yang sama di Kota Bandung,” katanya pula.
Ia menjelaskan partainya Fraksi PDIP DPRD Kota Bandung akan bekerja dalam mekanisme checks and balances, namun tetap mendukung kebijakan Wali Kota dan Wakil wali kota Bandung periode tahun 2018-2023 jika berpihak kepada rakyat.
“Kami akan berada di paling depan menentang melalui mekanisme peraturan dan perundang-undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat nantinya,” ujarnya lagi.
