KAB. BANDUNG, BEWARAJABAR.COM — Berhasilnya suatu program keluarga berencana dan kesehatan, tidak terlepas dari perkembangan jumlah penduduk. Masalah kependudukan itu sendiri merupakan masalah yang penting dalam program pembangunan.
“Tidak saja penting dari sisi kuantitas, namun juga dari aspek kualitas dan mobilitas penduduknya,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. H. Teddy Kusdiana disela-sela kegiatan Penerimaan Tim Monitoring dan Evaluasi PKK-KB-Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Baros Kecamatan Arjasari, Rabu (20/11/2019).
REKOMENDASI
Kegiatan itu dihadiri unsur Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jabar, Ricky Herdiansyah, SE, Ketua TP PKK Kabupaten Bandung, Hj. Kurnia Agustina Dadang M.Naser dan Camat Arjasari, Joko Mardianto.
Dalam kegiatan tersebut, mengemuka pula ajakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melalui TP PKK Jabar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, untuk bersama-sama mengentaskan permasalahan pembangunan kesehatan di wilayah Jabar.
Dengan jumlah penduduk Jabar yang sangat padat di angka sekitar 48,68 juta jiwa, tentunya permasalahan yang dihadapi Pemprov Jabar cukup kompleks, termasuk dalam pembangunan kesehatan. Salah satunya adalah menekan angka stunting dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM).
“Kepadatan penduduk Jabar terkontribusi juga dari jumlah penduduk kita yang sangat padat, yaitu sebesar 3,7 juta jiwa. Tentunya dengan keberadaan program Kesrak PKK-KB ini, akan sangat membantu kita dalam upaya mengendalikan kelahiran. Kita pun fokus meningkatkan kualitas penduduk melalui pembangunan kesehatan. Salah satunya mengentaskan permasalahan stunting,” imbuh Teddy Kusdiana.
Dalam kesempatan itu Teddy menjelaskan, dalam penanganan stunting pihaknya melalui Dinas Kesehatan melakukan intervensi spesifik dan sensitif. Untuk intervensi spesifik, kata Teddy penanganannya ada di ranah kesehatan, pihaknya menyisir seribu hari pertama kehidupan. Sementara sensitif, lanjutnya merupakan upaya intervensi di luar kesehatan.
Penanganan stunting di luar kesehatan, tambah Teddy harus melibatkan peran sektor perangkat daerah lainnya, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika, yang berperan dalam penyebaran informasinya. Masyarakat harus mengenal dan mengetahui upaya pencegahannya. Kemudian peran Dinas Lingkungan Hidup, berperan untuk menjaga kualitas lingkungan, udara dan air yang bersih.
“Ada keterlibatan Dinas Pendidikan juga dalam penanganan stunting ini. Melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), para orangtua dan guru diberikan edukasi tentang parenting untuk disampaikan kepada putra-putrinya. Jadi penanganan stunting tidak hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, semuanya harus ikut berperan,” tegasnya.
Ia berkeyakinan, dengan program Kesrak PKK-KB-Kesehatan turut mendukung penurunan stunting dengan penyediaan air bersih, sanitasi yang dapat digunakan, pemanfaatan pekarangan dan taman gizi.
Disamping itu melalui program ini imbuhnya, pembangunan di bidang keluarga berencana pun cukup meningkat di Kabupaten Bandung. “Hal ini ditandai dengan terbentuknya 110 Kampung KB Sabilulungan di Kabupaten Bandung,” pungkasnya pula.
Sementara Ricky Herdiansyah mengungkapkan, kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya. Yaitu untuk memastikan pogram yang sedang dilakukan oleh Kabupaten Bandung, sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur.
“Pada kesempatan ini kami juga mengimbau, TP PKK dari semua tingkat, mulai desa hingga kabupaten untuk bersama-sama membantu mengentaskan sejumlah persoalan di wilayah Jabar. Di antaranya menekan kematian ibu dan anak, menata lingkungan, penguatan kelembagaan posyandu, memberdayakan lansia dan intens mensosialisasikan kembali delapan fungsi keluarga,” ucap Ricky Herdiansyah. (*)
Discussion about this post