Bandung, Bewarajabar.com – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung pada Senin 30 Maret 2026 dengan sejumlah capaian positif di berbagai sektor pembangunan.
Dalam paparannya, Farhan mengatakan, realisasi pendapatan daerah Kota Bandung tahun 2025 mencapai Rp7,207 triliun atau 95,11 persen dari target Rp7,577 triliun.
Pendapatan tersebut ditopang oleh:
– Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp3,791 triliun (91,46%)
– Pendapatan transfer: Rp3,367 triliun (98,13%)
– Lain-lain pendapatan sah: terealisasi 100%
REKOMENDASI
Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp7,490 triliun atau 89,73 persen dari anggaran Rp8,347 triliun.
Di sektor pembangunan manusia, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung mencapai 84,66 poin masuk kategori tinggi dan melampaui rata-rata Jawa Barat maupun nasional yang berada di angka 75,90.
Beberapa indikator pendukung juga menunjukkan tren positif:
– Usia harapan hidup: 76,30 tahun
– Rata-rata lama sekolah: 11,41 tahun
– Harapan lama sekolah: 14,27 tahun
– Pengeluaran per kapita: Rp19,28 juta per tahun
Kinerja ekonomi Kota Bandung juga menunjukkan perbaikan signifikan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,29 persen, melampaui target 5,1 persen.
Meski sedikit di bawah capaian Provinsi Jawa Barat, Farhan menilai hal ini wajar karena struktur ekonomi Bandung lebih didominasi sektor jasa dan konsumsi.
“Ini menunjukkan ekonomi kota tetap kuat dan adaptif,” kata Farhan.
Salah satu capaian menonjol datang dari sektor investasi. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp11,92 triliun, melampaui target Rp11,07 triliun atau 107,61 persen.
Kondisi ini dinilai sebagai sinyal positif atas kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Bandung.
Di sektor lingkungan, capaian juga terbilang impresif. Penurunan emisi karbon mencapai 194.150 ton CO₂ ekuivalen atau 270,44 persen dari target.
Selain itu:
– Indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 58,42 (di atas target)
– Indeks kelayakan kota mencapai 8,34 poin
Farhan juga menegaskan komitmen Pemkot Bandung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan inovatif, seiring tren peningkatan indeks reformasi birokrasi.
Di sisi lain, pembangunan kota terus diarahkan menjadi lebih inklusif, adil, dan toleran, dengan penguatan ekonomi kreatif serta digitalisasi.
Menutup paparannya, Farhan berharap DPRD Kota Bandung dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk menyempurnakan kinerja pemerintahan ke depan.
“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi bersama demi Bandung yang lebih baik,” ujarnya.
Discussion about this post