Bandung, Bewarajabar.com – Suasana Hari Anti Korupsi Sedunia di Bandung, Selasa 9 Desember 2025, berubah panas setelah puluhan aktivis menggelar aksi besar di depan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar). Mereka menyerukan dukungan penuh terhadap pemberantasan korupsi, namun di saat yang sama memberikan kritik keras terhadap lambannya penanganan sejumlah laporan dugaan korupsi di wilayah Jawa Barat.
Dipimpin Agus Satria, Aktivis Anti Korupsi Jawa Barat, aksi ini diikuti sekitar 50 orang yang membawa spanduk, pamflet, serta melakukan orasi dari atas mobil komando. Seruan mereka tegas: hukum tidak boleh tumpul, dan Kejati Jabar harus bekerja lebih cepat dan lebih berani.
REKOMENDASI
Agus Satria: Kalau Malas Tangani Korupsi, Copot Saja!
Dalam pernyataan terbarunya, Agus Satria menyampaikan kritik keras terhadap sejumlah kejaksaan negeri dan wilayah hukum Jabar yang dinilai lambat merespons laporan dugaan korupsi.
“Kami melihat ada beberapa laporan yang tidak ditindaklanjuti. Kalau malas-malas penanganan korupsi, lebih baik copot saja,” tegas Agus Satria.
Pernyataan ini menjadi sorotan tajam dalam aksi Hakordia 2025, menegaskan bahwa publik tidak lagi menerima alasan kelembagaan atas lambatnya penegakan hukum.
Soroti Serius Kasus Korupsi Indramayu: ‘Jangan Sampai Tidak Ada Juntrungnya’
Agus Satria secara khusus menyoroti kasus dugaan korupsi di Indramayu, yang diduga melibatkan Wakil Bupati Indramayu dalam perkara tunjangan perumahan saat menjabat Ketua DPRD Bandung.
“Ini salah satu yang jadi perhatian kami. Jangan sampai tidak ada juntrungnya. Laporan sudah lama, tapi belum juga ada tersangka,” ujarnya.
Aktivis menilai Kejaksaan harus menunjukkan keberanian dalam menuntaskan kasus-kasus yang menyentuh figur politik. Publik, kata Agus, sudah terlalu sering melihat kasus yang melempem di tengah jalan.
Aksi 50 Aktivis di Depan Kejati Jabar: Spanduk, Orasi, dan Tuntutan Tegas
Sekitar 50 aktivis melakukan aksi di depan Gedung Kejati Jabar dengan:
Orasi dari mobil komando
Pembentangan spanduk “Lawan Korupsi!”
Pamflet desakan penegakan hukum
Seruan agar Kejati transparan dalam menangani perkara
Aksi berlangsung damai namun penuh tekanan moral. Para aktivis ingin memastikan pemberantasan korupsi tidak berhenti di ruang konferensi pers, tetapi benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata.
Seruan Dukungan untuk Kejati, Tapi Tanpa Kompromi dan Tanpa Tebang Pilih
Pada kesempatan yang sama, Agus mengapresiasi upaya Kejati Jabar dalam menangani sejumlah kasus, namun mengingatkan bahwa dukungan publik itu tidak bersifat blank cheque.
“Rakyat butuh kejaksaan yang berani, bersih, dan konsisten. Dukungan kami penuh, tapi kami juga akan mengawal agar tidak ada tebang pilih,” tegasnya.
Aktivis menilai penegakan hukum harus dilakukan:
Secara transparan
Tanpa intervensi
Tanpa diskriminasi
Dan tidak boleh tunduk pada tekanan politik
Pemberantasan Korupsi Harus Diperkuat oleh Partisipasi Publik
Agus juga mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak bisa hanya bertumpu pada aparat. Partisipasi masyarakat dianggap kunci menjaga keberlanjutan pemberantasan korupsi.
“Aktivis, LSM, dan masyarakat harus mengawal. Siapa pun yang merampas uang rakyat harus diproses hukum,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa gerakan antikorupsi di Jawa Barat akan terus mengawasi kinerja Kejati, memastikan tidak ada kasus yang dipeti-eskan.
Deklarasi Penutup: Kawal Hukum, Jaga Marwah Jawa Barat
Aksi Hakordia 2025 ditutup dengan pembacaan deklarasi yang menyatakan:
Dukungan penuh terhadap Kejati Jabar
Desakan percepatan penanganan perkara
Komitmen publik untuk mengawal setiap proses hukum
Gerakan Anti Korupsi Jawa Barat—yang terdiri dari aktivis, akademisi, mahasiswa, dan LSM—menegaskan bahwa perlawanan terhadap korupsi akan terus dilakukan sampai ke akar-akarnya.
Hakordia 2025 di Bandung membuktikan bahwa publik tak hanya merayakan, tetapi menuntut dan mengawasi. Dengan kritik keras terhadap penanganan kasus, termasuk dugaan korupsi Indramayu, aktivis memberi pesan jelas:
“Jangan lamban, jangan tebang pilih. Jika malas, mundur saja!”***
