REKOMENDASI
GELORA.CO – Politikus PKS Aboe Bakar Al Habsy tidak yakin Partai Gerindra akan bergabung dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin. Bergabungnya Gerindra akan mengurangi kekuatan oposisi, dan itu membahayakan demokrasi.
Meski demikian, PKS tidak akan mencampuri keputusan partai besutan Prabowo Subiabnto tersebut.
“Saya tidak yakin Gerindra akan mengambil sikap yang demikian. Namun jika memang itu terjadi, mau bilang apalagi. Saya tidak bisa mengusik dapur orang, biarlah masing masing menentukan dapurnya,” kata Aboe Bakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Memang, kata dia, menjadi oposiai itu tidak mudah, bahkan bisa dikatakan sangat susah. Buat PKS posisi dimanapun tidak masalah, asal semua untuk kebaikan bangsa.
“PKS sudah membuktikan bisa dalam koalisi pemerintahaan seperti saat dengan SBY, bisa juga kita di luar seperti sekarang,” kata ia.
Tapi, kata dia, sangat berbahanya jika dalam negara demokrasi tak ada partai di luar pemerintahan. Nantinya, tambah dia, semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah disetujui oleh DPR.
“Yang celaka, jika tidak ada oposisi, mau jadi apa negara ini. Karena tidak ada penyeimbangnya. Jadi fungsi oposisi itu penting. Posisi ini sangat mulia, karena berfungsi menjaga keseimbangan,” kata dia.
“Lebih sederhananya kita lihat orang naik sepeda. Pedal kanan dan kiri harus digenjot bergantian, jika tidak nanti sepeda gak jalan. Lebih parahnya lagi jika sepeda gak jalan, pasti akan rubuh. Kenapa? karena keseimbangan sepeda diperoleh dengan berjalannya roda. Demikian juga demokrasi dan pemerintahan kita. Perlu oposisi untuk memberikan keseimbangan, agar pemerintahan bisa berjalan seimbang,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kemungkinan oposisi termasuk Partai Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan sangat bergantung pada Joko Widodo. Semua keputusan ada di tangan mantan Wali Kota Solo tersebut.
JK menyebut kewenangan untuk mengambil keputusan sepenuhnya ada di tangan Jokowi karena dirinya sudah tidak di pemerintahan lagi untuk lima tahun mendatang.
“Karena pemerintah akan datang saya tidak ikut lagi, saya tidak tahu lagi koalisi-koalisi itu. Itu tergantung ke Pak Jokowi sendiri,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (25/6). [ts]
